Network
GALAMEDIANEWS - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rini Sartika buka suara terkait surat penyataan dari 8 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB.
Surat pernyataan dari 8 Fraksi DPRD KBB tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PKS, Iman Budiman, Fraksi PDI-P, Rahmat Mulyana, Fraksi Gerindra, Sundaya, Fraksi Golkar, Dadan Supardan, Fraksi Demokrat, Pither Djuandys, Fraksi PKB, Ade Wawan, Fraksi PAN, K Wahyu, serta Fraksi NasDem, Didin Rachmat.
Adapun dalam surat pernyataan tersebut berisikan mendesak pejabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kinerja Kepala Bappelitbangda KBB.
Baca Juga: Alasan Persib Bandung Rekrut Stefano Beltrame, Bojan: Bisa Bermain Lebih Direct
Menanggapi surat pernyataan 8 Fraksi DPRD KBB, kepala Bappelitbangda KBB, Rini Sartika mengatakan, dalam isi surat terdapat beberapa poin yang menyudutkan pihaknya sebagai Kepala Bappelitbangda.
Pertama terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Pembahasan LPPA T.A 2022, KUA PPAS 2024, yang digelar di Hotel Cinamon, Kota Bandung, Kamis (6/7) lalu, dimana dia berhalangan hadir dikarenakan melaksanakan dinas yaitu Kegiatan West Java Depelopment Forum untuk penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045 (Diskusi Penjaringan Isu Strategis Jawa Barat 2025-2045-Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung) bertempat di Ruang sidang Ahmad Sobana, Bappeda Jawa Barat.
Kedua, kata Rini, Kamis, 30 November 2023, pada Rapat Pembahasan Semesteran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prognosis T.A 2023 yang dilaksanakan di Hotel Sari Ater Kamboti pada Senin, (24/7) lalu, dia berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatan saya yang sedang sakit, namun telah mendelegasikan/memerintahkan tugas untuk dihadiri kepada para Kabid Bappelitbangda.
Baca Juga: Daftar UMK 2024 untuk 13 Wilayah di Jawa Barat dari Sumedang sampai Banjar
Ketiga, pada Rapat Pembahasan RAPBD 2023 yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Minggu (24/9), Rini menyampaikan, pihaknya berhalangan hadir dikarenakan melaksanakan dinas kegiatan Seminar Nasional Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Hotel Jayakarta Lombok Nusa Tenggara Barat.
