Network
GALAMEDIA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta jangan cuci tangan, bila banyak masyarakat terpapar Covid-19. Apalagi DPD tetap meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.
"KPU jangan cuci tangan. Karena KPU tahu bahwa wilayah yang menyelenggarakan Pilkada ini hampir 70 persen terpapar Covid-19," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Selasa, 22 September 2020.
Teras yang pernah menduduki posisi ketua Komisi II dan III DPR ini menegaskan, penundaan bukanlah peniadaan Pilkada 2020.
Baca Juga: Berapa Banyak Masker Cadangan yang Harus Dibawa Saat Kita Beraktivitas di Luar?
Menurutnya, awal Triwulan II-2021 merupakan saat tepat dilaksanakan pilkada serentak, lantaran pemerintah menargetkan sudah mempunyai vaksin Covid-19.
Teras mengatakan seperti dilansirkan rri.co.id, imbauan dan penindakan untuk mematuhi protokol kesehatan, tidak akan bermakna dalam pelaksanaan pilkada. Apalagi ia melihat belum masa kampanye saja, sudah banyak yang terpapar, termasuk Ketua KPU Arief Budiman.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI pada hari Senin, 21 September 2020 menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.***
