Network
GALAMEDIANEWS – Bupati Dadang Supriatna kembali menorehkan prestasi di masa kepemimpinannya, dimana indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung naik kelas dengan predikat A- dan perolehan nilai 83,67. Padahal sebelumnya, yakni di tahun 2022, nilai Indeks Reformasi Birokrasi wilayah tersebut hanya 63,32 dan mendapat predikat B.
Jadi, berdasarkan evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung masa pemerintahan Bupati Dadang Supriatna yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan hasilnya disampaikan secara daring, Selasa 6 Januari 2024, ada kenaikan drastis sebesar 20,35 poin dibanding tahun sebelumnya.
Di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna yang memiliki slogan BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung mengalami kenaikan secara signifikan.
“Capaian IRB ini merupakan hasil kerja kita semua, kolaborasi dan sinergitas antara tim dan perangkat daerah, khususnya komitmen pimpinan untuk terus berkinerja lebih baik lagi. Semoga capaian kinerja yang sudah baik bisa dipertahankan menuju Kabupaten Bandung BEDAS,” ujar Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bandung, Lilis Nurhayati.
Nilai tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Kabupaten Bandung, di antaranya Penetapan Strategi Transformation Unit (STU) di level Pemda dan Project Transformation Unit (PTU) di level Perangkat Daerah, penyusunan logical framework dan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melakukan sosialisasi Kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2026 kepada seluruh Perangkat Daerah, serta yang terbaru dengan menyusun RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2023.
Dan dengan adanya peraturan tersebut, Kabupaten Bandung telah menetapkan strategi yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berfokus pada penyelesaian reformasi birokrasi isu hulu (RB General) dan reformasi birokrasi isu hilir (RB Tematik), sehingga Kabupaten Bandung mampu memperbaiki kinerja birokrasi dengan capaian yang signifikan.
Reformasi Birokrasi (RB) General terdiri dari indikator yang bersifat mandatory, sedangkan RB Tematik terdiri dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, pemanfaatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
"Capaian Indeks RB Kabupaten Bandung Tahun 2023 sangat memuaskan, mencapai 127% dari target RPJMD tahun 2021-2026 yang sebesar 65,91," ucap Lilis menambahkan.
