Network
GALAMEDIA - Maraknya aksi demo yang berujung tindakan anarkis dalam menolakUndang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), diduga kuat karena massa termakan informasi bohong alias hoaks yang masif.
Sebab sebelum disahkan, pembahasan undang-undang tersebut melibatkan semua pihak terkait.
"Menanggapi masifnya sebaran hoaks tentang UU Cipta Kerja yang sebabkan demo berbagai kelompok, perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut. DPR RI dan pemerintah libatkan para pihak dalam UU Cipta Kerja,” tegas Wakil Ketua Komisi lX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Jumat, 9 Oktober 2020.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Buru-buru Disahkan, Ini Alasan Menteri Ketenagakerjaan
Menurutnya, dari proses pembahasan selama 9 bulan secara bersama-sama itu, rapat paripurna DPR RI menyepakati untuk diundangkan pada pada 5 Oktober lalu.
"Khusus klaster tenaga kerja proses pembahasan berlangsung lebih intensif dengan para pimpinan Serikat pekerja dan Serikat buruh," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Melki ini menjelaskan, sejauh data yang ada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah dua kali menerima dan membahas aspirasi perwakilan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.
Baca Juga: Berasal dari Janin Aborsi Berusia Setengah Abad, Fakta Mengejutkan Regeneron Obat Ajaib Donald Trump
Begitu juga dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima dan berdiskusi dengan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh sebanyak tiga kali dan bersama Menko Polhukkam Mahfud MD sebanyak dua kali.
"Menaker Ida Fauziah melanjutkan menerima pimpinan Serikat buruh dan Serikat pekerja untuk membahas berbagai aspirasi kalangan buruh minus Said Iqbal dan Andi Gani, karena walk out. Kami cermati sekitar 14 kali pertemuan pertama, Said Iqbal dan Andi Gani - walk out dan tidak mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya tetapi pimpinan lainnya terus lanjutkan pembahasan dengan pemerintah," bebernya.
