Network
GALAMEDIA - Beberapa rentetan kejadian aksi teror Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) semakin tidak terkendali. Tidak pandang bulu dalam menentukan sasarannya mulai tukang olek, buruh, tenaga medis, pegawai aparat pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, termasuk pesawat sipil pun jadi sasaran tembak KKSB.
Semakin jelas kebejatan KKSB, dalam melakukan setiap aksi terornya selalu menggunakan masyarakat sipil Papua sebagai tameng hidup. Kemari, hari Minggu 11 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, KKSB kembali menyerang pos Koramil persiapan Hitadipa di Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya dengan kekuatan kurang lebih 20 orang.
Mereka melakukan penembakan membabi buta dari Kampung Balamay yang terletak di ketinggian seberang sungai di belakang Koramil Hitadipa. KKSB menyerang dari tengah kampung masyarakat agar ada jatuh korban dari pihak masyarakat. Diduga masyarakat kampung tersebut berada dibawah ancaman KKSB untuk menjadi tameng hidup, saat mereka menyerang.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Hilangkan Ganjil-Genap di Jakarta Mulai Hari Ini, Tapi..
TNI berusaha menghalau serangan membabi buta KKSB dengan tembakan peringatan agar mereka tidak mendekat dan tidak leluasa untuk membidik ke arah Pos TNI. Kejadian ini berlangsung sampai dengan pukul 15.30 WIT.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa, Minggu 11 Oktober 2020, menegaskan bahwa tidak ada korban dalam kejadian ini. TNI dalam Pos Pertahannya selalu berusaha menghindarkan korban dari masyarakat sipil.
Kembali Kapenkogab memperingatkan siapa pun yang ada dibalik serangam ini, agar menghentikan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan dengan menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng hidup.
Baca Juga: Ini Dia Fadilah Rebokasan atau Rebo Wekasan
Selanjutnya Kapenkogab menjelaskan Koramil persiapan Hitadipa dibangun untuk membantu mengamankan masyarakat dan pembangunan di daerah Kab. Intan Jaya. Bila KKSB terus mengganggu ketertiban dan keamanan di Hitadipa, secara tidak langsung, hal ini akan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung yang akhirnya berdampak pada terhambatnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua," jelas Kapen Kogabwilhan III.
