Network
GALAMEDIA - Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan pemerintahannya dengan Joe Biden akan membuat kebijakan kontroversial terkait hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah.
Harris mengatakan pemerintahannya akan membalikkan sejumlah kebijakan kontroversial di era pemerintahan Donald Trump, termasuk memulihkan hubungan dengan Palestina.
Rencana tersebut diungkapkan Harris dalam sebuah wawancara dengan Arab American News pada akhir pekan lalu.
"Joe dan saya juga percaya pada nilai dari setiap warga Palestina dan setiap warga Israel dan kami akan bekerja untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel menikmati tindakan yang sama (yakni) kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi," kata Harris dilansir Middle East Monitor, Rabu 4 November 2020.
Baca Juga: Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 3.356 Orang
"Kami berkomitmen pada solusi dua negara, dan kami akan melakukannya, menentang setiap langkah sepihak yang merusak tujuan itu. Kami juga akan menentang aneksasi dan perluasan pemukiman," tambahnya.
Harris juga menjanjikan untuk membatalkan keputusan Trump yang mencabut dana organisasi yang memberikan bantuan kritis dan bantuan kepada Palestina.
"(Kami) akan mengambil tindakan segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur, dan bekerja untuk membuka kembali misi PLO di Washington," terang Harris.
Baca Juga: Habib Rizieq Ancam Tuntut Pejabat yang Menyebutnya Over Stay, Mahfud MD: Over Stay!
Terkait hak terhadap warga sipil di Timur Tengah, Harris mengatakan bahwa pemerintahan Biden nanti akan memihak pada hal itu.
"(Biden) akan, sekali lagi, berdiri dengan masyarakat sipil dan mitra pro-demokrasi di Suriah, dan membantu memajukan penyelesaian politik di mana rakyat Suriah memiliki suara," imbuhnya.
Dalam wawancara tersebut, Harris juga menyinggung hubungan yang terjalin dengan Arab Saudi. Dia menagtakan jika AS tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Riyadh mendatangkan malapetaka di wilayah Timur Tengah.
"Alih-alih berdiri di saat pemerintah Arab Saudi mengejar bencana, kebijakan berbahaya, termasuk perang yang sedang berlangsung di Yaman, kami akan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi dan mengakhiri dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman," ujar Harris.
Baca Juga: Kalah Pilpres AS 2020, Donald Trump Disebut-sebut Jadi Menhan AS pada Kabinet Presiden Joe Biden
Harris juga mengomentari kebijakan Trump yang kontroversial terkait pelarangan Muslim. Dia mengatakan diskriminasi dan kefanatikan tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Biden-Harris.
"Pada hari pertama kami di kantor, Joe dan saya akan membatalkan (larangan) perjalanan Muslim non-Amerika dan larangan pengungsi, dan menjadikan Amerika, sekali lagi, sebagai tujuan penyambutan bagi imigran dan pengungsi, termasuk dengan menaikkan batas penerimaan pengungsi," tandas Senator California itu.***
