Klaim Bisa Copot Anies Baswedan, Mendagri Tito Karnavian 'Diceramahi' Pakar Hukum Tata Negara

- 20 November 2020, 14:50 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. /Instagram/@titokarnavia


GALAMEDIA - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid SH MH memberikan penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengklaim bisa mencopot jabatan kepala daerah melalui aturan barunya.

Fahri menyatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan fasilitasi atau dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah.

Soalnya Inmen terkait pengendalian penyebaran Corona Virus Diesase tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah "rechtsregel" yang mempunyai sifat memaksa.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid.
Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid.

"Instruksi Mendagri Nomor 6 2020 bukan fasilitas hukum untuk pemberhentian kepala daerah. Pada hakikatnya, suatu instruksi merupakan perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau petunjuk dari atasan kepada bawahan jika dalam sebuah lingkungan instansi atau jabatan."

"Dengan demikian, secara teoritis beleid atau Instruksi itu bukan merupakan produk yang bersifat hukum yang pada dasarnya memuat perangkat norma dan kaidah," ujar Fahri, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 20 November 2020.

Baca Juga: Mengejutkan! Panglima AD Ethiopia Sebut Dirjen WHO Persenjatai Kelompok Pemberontak

Dalam teori perundang-undangan, katanya, instruksi tidak berada dalam struktur dan hirarkis peraturan perundang-undangan, dan jika mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan terdiri dari : a. UUD NRI Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/Perpu; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Perda Provinsi; g. Perda kab/kota.

Dengan demikian, lanjut dia, Beleid selain dari jenis perundang undangan seperti yang diatur oleh UU PPP adalah bukan bersifat "regeling" yang dapat mengatur sanksi ataupun larangan terhadap sesuatu.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya

Sumber: ANTARA


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X