Network
GALAMEDIANEWS – Jalannya proses Pemilu 2024 termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan dan juga Reformasi 1998. Oleh karena itu, para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Progresif 98 Bandung membuat pernyataan sikap agar roda pemerintahan yang bersih sesuai dengan harapan rakyat bisa terwujud.
Reformasi 1998 merupakan salah satu pilar perjuangan rakyat Indonesia yang digerakan oleh para pemuda, pelajar dan mahasiswa pada masa itu untuk mengembalikan arah kehidupan berbangsa dan bernegara kearah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Koreksi terhadap kepemimpinan nasional yang dianggap sudah melenceng dari cita-cita kemerdekaan, dengan maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta semakin menghilangnya daulat rakyat dalam kehidupan berdemokrasi mengakibatkan suatu tuntutan rakyat yang dimanifestasikan dengan suatu Gerakan 98.
Baca Juga: Dalam Pemilu 2024, Rajiv Minta Masyarakat Tolak Politik Uang
Dan dalam pernyataan sikap Jaringan Progresif 98 Bandung yang diterima GalamediaNews, Rabu 10 Januari 2024 mereka menyebutkan, 25 tahun setelah Reformasi 1998 bergulir telah menghasilkan beberapa pemerintahan baru dimana perilaku kekuasaan yang mengarah pada perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kembali muncul dengan banyaknya pengabaian etika dalam menjalankan kekuasaan.
Terkait Pemilu 2024 khususnya dalam proses Pilpres serta Pilwapres, poin yang dinilai Jaringan Progresif atau JP 98 Bandung melenceng dari cita-cita Reformasi 1998 terjadi dengan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perubahan aturan usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.
JP 98 Bandung menilai putusan MK tersebut otomatis memuluskan jalan anak Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berkuasa agar masuk dalam bursa cawapres.
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperbaiki arah kekuasaan yang dinilai sudah mulai melenceng dari cita-cita Kemerdekaan dan cita-cita Reformasi 98. Akan tetapi harapan tersebut bisa jadi akan pupus jika pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan datang ternyata dimanipulasi atau merupakan hasil campur tangan kekuasaan untuk mengatur hasil pemilu,” tutur Plt. Ketua Umum JP 98 Bandung, Mohammad Aliardo.
Adanya kecenderungan Presiden Jokowi yang dekat dengan salah satu kandidat dalam kontestasi Pilpres 2024, lanjut dia, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi.
“Oleh karena itu, sebagai kelompok yang pernah mengalami jatuh-bangun, suka dan duka, terluka dan berdarah dalam memperjuangkan cita-cita reformasi 98, kami dari Jaringan Progresif 98 Bandung, menyatakan sikap,” kata Aliardo menegaskan.
Berikut ini 3 poin pernyataan sikap JP atau Jaringan Progresif 98 Bandung:
- Demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan, meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil cuti dari posisinya selaku Presiden Republik Indonesia saat ini dan menyerahkan roda pemerintahan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama berlangsungnya gelaran Pemilihan Umum 2024.
- Dalam rangka menjaga netralitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum 2024, meminta agar seluruh jabatan PJ Kepala Daerah (Gubernur/ Walikota/ Bupati) yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dikembalikan kepada para pejabat terpilih sebelumnya dengan status sebagai Pelaksana Tugas.
- Meminta kepada seluruh aparat Negara baik TNI/Polri/ASN maupun seluruh penyelenggara Pemilihan Umum agar menjaga integritas dan profesionalisme serta netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Demikian poin pernyataan sikap dari para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Progresif 98 Bandung yang menilai jalannya Pemilu 2024 dan juga Pilpres serta Pilwapres kali ini melenceng dari cita-cita kemerdekaan dan juga cita-cita Reformasi 1998.***
