Network
GALAMEDIA - Korban covid-19 yang semakin hari semakin meninggi bahkan mencapai 1.000 lebih per harinya butuh penanganan yang serius dari pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dirasa bisa menekan angka meroketnya korban covid-19.
Tapi kenyataannya tidak demikian. Fakta yang terjadi di lapangan malah sebaliknya dan ini menjadi semakin resahnya masyarakat. Pandemi ini juga mempengaruhi aspek yang lain diantaranya bidang politik, sosial dan yang menjadi sorotan adalah perekonomian.
Update terbaru dari kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali diumumkan pemerintah pusat. Update per Minggu sore, 12 Juli 2020 disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto.
Baca Juga: Terkena Dampak Covid-19, Pemain Grup Band Ini Malah Sukses Buat Jamu
Perkembangan terkait kasus virus corona untuk sore ini dibeberkan dalam kesempatan jumpa pers di Media Center Gugus Tugas Covid-19, Jakarta.
Hingga saat ini, jumlah korban yang diidentifikasi terpapar virus corona berdasarkan pernyataan Yuri bertambah hingga 1.681 orang.
"Kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang sehingga saat ini totalnya menjadi 75.699 orang," tutur Yuri. Pikiran-rakyat.com (12/07/2020)
Baca Juga: Ini Doa yang Selalu Dipanjatkan Rasulullah SAW di Pagi dan Sore Hari
Melihat perkembangan korban covid-19 yang semakin massif seharusnya pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dirasa menyebabkan meroketnya korban covid. Kebijakan terbaru dari pemerintah adalah menyiapkan masa transisi new normal dengan pelonggaran PSBB.
Dengan adanya pelonggaran PSBB dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, karena dibukanya kran menyebaran covid-19. Dibukanya mall-mall dan tempat pariwisata menjadikan pemicu berkumpulnya masyarakat, dan titik kumpul ini yang menjadikan semakin meningkatnya korban.
Tapi faktanya yang mencengangkan pemerintah beranggapan naiknya kasus hanya karena tes yang semakin massif, bukan karena tidak diputusnya rantai penyebaran covid-19. Seolah ini adalah sesuatu yang wajar terjadi, bahkan merupakan prestasi pemerintah karena mereka sudah melakukan test massif kepada masyarakat.
Baca Juga: Membaca Satu Kalimat Dzikir Ini Dijanjikan Pohon di Surga
Dengan meningkatnya korban covid-19 pemerintah juga tidak menambah anggaran dana kesehatan untuk penanganan covid-19.
Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama.
Baca Juga: Malaysia Tak Berkutik, Angkatan Laut China Melenggang Masuk Wilayah Negeri Jiran Sebanyak 89 Kali
“Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” ungkap Kunta dalam diskusi virtual, Jumat. Aa.com (04/07/2020).
Evaluasi kebijakan harus segera dilakukan, agar korban tidak semakin menunjukkan kurva yang meningkat. Karena faktanya ini adalah urusan nyawa dan tidak bisa untuk ditawar-tawar. Kesampingkan masalah perekonomian dengan tidak melonggarkan PSBB, karena faktanya setelah adanya pelonggaran PSBB masalah ini semakin mencuat.
Menoreh tinta emas pada masa kejayaan Islam, pemerintah bisa berkaca pada kebijakan yang telah dilakukan pada masa kholifah Umar bin Khatab, ketika terjadi wabah tha'un. Beliau dengan tegas melakukan lockdown untuk wilayah yang terinfeksi wabah.
Baca Juga: Kunjungi Beverly Hills Pakai Mobil, Pangeran Harry dan Meghan Markle Disebut Munafik Lagi
Masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke wilayah yang terinveksi wajah begitu juga tidak boleh berkunjung ke wilayah yang terdampak wabah. Sehingga wilayah yang berzona hijau bebas melakukan aktivitas perekonomian dan aktivitas yang lain.
Kebijakan tidak hanya berhenti di lockdown, penguasa benar-benar meriayah (mengurusi) masyarakat yang terdampak wabah dengan memberikan pengobatan dan menjamin perekonomian mereka selama terdakpak wabah.
Tenaga-tenaga medis dikerahkan untuk mengatasi wabah dengan maksimal, mereka difasilitasi dengan sempurna untuk melakukan penanganan wabah dengan memberikan fasilitas dan biaya untuk para ilmuwan menemukan vaksin, mendirikan rumah sakit yang memadai untuk penanganan wabah serta mendirikan laboratorium-laboratorium untuk menunjang aktivitas para ilmuwan.
Baca Juga: Belum Ada Nama Valentino Rossi, Ini Susunan Pebalap MotoGP 2021 Usai Marquez Terdepak dari Repsol
Pendanaan dalam kesehatan, pemerintah akan dengan penuh memprioritaskan pada penanganan wabah, negara akan memfasilitasi penuh kebutuhan medis dan masyarakat yang terdampak secara gratis karena masalah kesehatan adalah kebutuhan primer dan menjadi hak dasar bagi warga negara negara. Dan ini adalah kewajiban negara untuk senantiasa memberikan kesejahteraan, keamanan dan menjamin kesehatan apalagi di saat terjadi wabah.
Penulis : Siti Farihatin, S.Sos
Guru KOBER dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
[email protected]
Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim
