Network
GALAMEDIA - Sebanyak 38.000 siswa SMA sederajat di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang tidak memiliki telepon pintar akan diberikan pinjaman gawai berupa tablet. Dinas Pendidikan (Disdik) berharap gawai itu bisa membantu mereka belajar daring selama pandemi Covid-19. Kepala Disdik Pemprov Jabar Dedi Supandi mengatakan, puluhan ribu siswa tingkat SMA itu berasal dari keluarga prasejahtera. Selama ini, mereka kesulitan belajar jarak jauh karena tidak punya ponsel pintar. (iNews.Jabar.id, 1/9/2020)
Pandemi Covid-19 memang berpengaruh kepada perubahan di semua aspek termasuk pendidikan. Sekolah daring (dalam jaringan) alias online, kini menjadi bagian keseharian kegiatan belajar di era pandemi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, punya alasannya. Menurut Nadiem, konsep sekolah daringlah satu-satunya solusi yang bisa diupayakan bagi sistem pendidikan di era pandemi, atau anak didik malah tidak belajar sama sekali.
Sebagai solusi primer, alasan Nadiem memang logis. Namun, untuk solusi sekunder, sekolah daring yang ditawarkan kementeriannya belum cukup mampu mengatasi problem sistemis sekolah daring ini. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ia gadang-gadang dapat menyuplai kesulitan ekonomi anak didik, nyatanya masih bertepuk sebelah tangan. Faktanya, sekolah daring tak hanya butuh pulsa dan kuota data, tapi juga perangkat lain, yakni gawai (gadget) -entah itu ponsel pintar (smartphone) ataupun komputer jinjing (netbook)-. Tentu saja perangkat tersebut tak mungkin disediakan melalui dana BOS.
Baca Juga: Ubah Kalimat Alquran, Sejumlah Anggota Paguyuban Tunggal Rahayu Mengundurkan Diri
Dipinjami, istilah yang cukup menggelitik menurut saya, mengingat pemerintah berkewajiban untuk meri'ayah masyarakat. Apakah dengan strategi peminjaman gawai dan pemberian kuota akan efektif? Bagaimana jika gawai tersebut rusak? Apakah harus diganti? Bagaimana jika gawai tersebut digunakan siswa tidak hanya untuk belajar? Dampak dari kebijakan ini akan bagaimana?
Sebetulnya kondisi pendidikan hari ini merupakan dampak dari pendidikan berbasis sekuler-kapitalisme yang tak siap dengan kurikulum di masa pandemi. Pelaksanaan sekolah daring acap kali terhadang banyak kendala. Di antaranya ketika ada orang tua yang tidak memiliki perangkat android. Juga daerah-daerah yang tak terjangkau listrik dan sinyal internet.
Belum lagi bagi para siswa yang orang tuanya kurang berpendidikan dan murni mengandalkan belajar hanya dari sekolah. Tentu belajar sendiri di rumah butuh upaya lebih keras dari diri siswa itu sendiri. Sebab, ketika sekolah normal seperti sebelumnya, siswa bisa mendapat pendampingan lebih intensif dan efektif dari gurunya.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 3.307, Stadion Patriot Disiapkan Untuk Tampung Pasien
Kendala-kendala seperti ini semestinya turut dipikirkan matang oleh pemerintah, baik pembiayaan dan antisipasi segala kemungkinan yang harus disiapkan ataupun diupayakan. Memang, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sempat mengingatkan pemerintah. Terkait langkah konkret sebagai opsi mitigasi sekolah daring, agar pemerintah memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang harus belajar dari rumah.
