GALAMEDIA - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) batal bebas dari hukuman yang menjeratnya atas kasus kerumunan yang terjadi tahun lalu saat kepulangannya dari Arab Saudi.
Diketahui, gugatan banding eks Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI) HRS ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Hal itu membuat HRS tetap divonis empat tahun penjara. Penolakan tersebut disampaikan pada hari ini Senin, 30 Agustus 2021.
"Perkara nomor 210 juga dikuatkan dimana atas nama terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi Nomor 210 Pidana Khusus tahun 2021 PT DKI, di pengadilan negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun," kata Humas Pengadilan Tinggi DKI, Binsar Pamopo Pakpahan, Senin, 30 Agustus 2021.
Binsar menyebutkan dalam sidang tersebut JPU dan tim kuasa hukum HRS tidak hadir namun keputusan itu akan segera dikirimkan.
Baca Juga: 20 Orang Pendukung Habib Rizieq Diamankan Polisi, Banyak Pihak Mengalami Luka-luka
"Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun Penuntut Umum," ujarnya.
Diketahui, Pengadilan Tinggi DKI juga menguatkan vonis terhadap menantu HRS yaitu Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi Bogor Andi Tatat.
Keduanya mendapat hukuman masing-masing satu tahun penjara.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengingatkan majelis hakim yang mengadili HRS. Disebutkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Sehubungan hal itu, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sehingga sudah selayaknya HRS dibebaskan.
“Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil, karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung,” katanya dikutip dari pks.id, Senin, 30 Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Terbatas di Kota Bandung Dimulai 8 September 2021
Menurutnya, dalam kasus yang menjerat HRS idealnya hakim wajib menggali. Selain itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang di hidup di dalam masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa hukum dasarnta bukan pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa.
“Terus terang saya miris mengikuti pemberitaan persidangan HRS. Ada kesan yang sangat kuat di tengah masyarakat bahwa hakim yang mengadili HRS sepertinya diintervensi pihak-pihak lain yang berpengaruh,” tandasnya.***