GALAMEDIANEWS – Apa itu tax ratio dan apakah tax ratio yang sempat jadi perdebatan cawapres, dapat terwujud masuk akal atau tidak.
Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan negara dari pajak, dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP). Indikator ini dibutuhkan untuk menilai seberapa, optimalkah penerimaan pajak terhadap keseluruhan ekonomi negara.
Baca Juga: Cara Memotivasi Karyawan Tanpa Dana Besar, Pengusaha Wajib Paham
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, 27 Daerah Berstatus Waspada Dampak Hujan!
Catatannya adalah jika semakin tinggi, maka semakin optimal penerimaan pajak di negara tersebut. Sebagai ukuran bahwa negara Indonesia termasuk golongan menengah, cenderung ke rendah.
Tax ratio 10% masih jauh dari negara-negara Asean, pertanyaan yang muncul adalah apa penyebab rendahnya rasio pajak kita.
Kesadaran untuk membayar pajak yang rendah di masyarakat, dan banyaknya shadow ekonomi yang selama ini tidak tersentuh oleh pajak. Dan oleh sebab itu jika berbicara pajak kita sering mendengar, istilah jangan berburu di kebun binatang.
Baca Juga: Luar Biasa, 14 Pelatih Liga 1 2023/2024 Dipecat dan Mundur!
Ini adalah istilah yang menggambarkan kondisi, ketika kita terus menerus menekan wajib pajak, yang sudah bersusah payah membayar pajak.
Sementara diluar sana masih banyak yang belum, dikejar-kejar oleh pajak. Pertanyaan yang paling banyak dicari buzzer politik, kira-kira masuk akal tidak menaikan rasio pajak menjadi 14%, 16% atau 23%.
Komponen Terbesar dari Pajak adalah PPN, Menaikkan PDB
Komponen terbesar dari penerimaan pajak di Indonesia, adalah dari ppn sebesar total 53%, disusul dengan corporate tax income 22,5%. Melihat data tersebut salah satu cara menaikan, rasio pajak adalah meningkatkan produksi dalam negeri.
Baik dengan cara hilirisasi hingga hilirisasi tahap 3, meningkatkan produksi-produksi barang jadi atau apapun itu yang fokus menjadi negara produsen.
Karena dengan tindakan tersebut akan menimbulkan dan meningkatkan ppn, dan pph badan. Namun hal tersebut pula tidak terlalu signifikan, karena dengan tindakan selain menaikan penerimaan pajak juga akan menaikan Produk Domestik Bruto (PDB).
Sehingga membuat rasio pajak naik, namun tidak signifikan karena pembagi PDB juga naik.
Baca Juga: Tempat Wisata Alam yang Terbaru dan Sedang Hits di Sumedang Nabawadatala, Udara Sejuk dan Asri
Baca Juga: Circel K di Gegerkalong Girang Kota Bandung di SEGEL, Ini Pelanggaran yang Dilakukan
Mengurangi Intensif Pajak untuk Korporasi Besar
Mengurangi intensif pajak untuk korporasi besar, selama ini memang banyak intensif baik untuk korporasi besar maupun untuk UMKM. Namun alangkah baiknya ke depan mengurangi insentif, untuk perusahaan-perusahaan besar.
Membabat Habis Shadow Ekonomi
Dengan membabat habis shadow ekonomi dengan pajak, shadow ekonomi ini diprediksi mencapai 10% dari PDB. Hal itu tidak ada sama sekali kontribusi pajak, seandainya dapat terealisasikan niscaya rasio pajak akan naik, meskipun tidak akan setinggi negara OCD.
Optimasi Ekonomi Digital
Jangan heran juga beberapa tahun belakangan ini, pemerintah banyak meregulasi ekonomi digital ini. Selain karena masih di tahap pemetaan, ekonomi digital ini juga termasuk sulit untuk dilacak, jika tidak di dukung dengan regulasi dan kepatuhan para pihak pmse.
Demikian 4 tahapan yang mungkin dapat menaikan rasio pajak, pertanyaan berikutnya akan muncul manfaat rasio pajak yang tinggi. APBN kita 80% ditopang dari pajak, sehingga tidak usah berfikir untuk anti pajak. Karena negara tidak akan bisa berjalan tanpa pajak, karena sumbernya dari pajak maka semua subsidi, bansos dan program pembangunan.
Tidak usah khawatir berlebihan jika penghasilan kita tidak seberapa, semestinya pajaknya juga tidak besar. Karena masyarakat menengah kebawah disubsidi silang, oleh masyarakat menengah atas dan juga korporasi besar.***