Network
Agenda Kongres Perempuan Indonesia I seperti dilansirkan lpmpriau.kemdikbud.go.id, adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara, dan peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan.
Agenda lainnya adalah peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Penghujung Tahun, Positif Covid di Cimahi Nyaris Tembus 2.000 Kasus
Banyak hal besar yang diagendakan namun tanpa mengangkat masalah kesetaraan jender, para pejuang perempuan itu menuangkan pemikiran kritis dan upaya-upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan.
Selanjutnya pada Juli 1935 dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia II. konggres ini dibentuk BPBH (Badan Pemberantasan Buta Huruf) dan menentang perlakuan tidak wajar atas buruh wanita perusahaan batik di Lasem, Rembang.
Penetapan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember sendiri baru diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938.
Baca Juga: Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Muspika Jember Melakukan Penyemprotan Disinfektan Skala Besar
Namun tanggal 22 Desember baru resmi ditetapkan sebagai Hari Ibu, setelah Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.
Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.
Ada catatan sejarah penting bagaimana seorang perempuan bisa berkiprah. Dimana untuk pertama kalinya perempuan diangkat menjadi menteri. Menteri itu ialah Maria Ulfah yang pada tahun 1950 diangkat sebagai Menteri Sosial yang pertama oleh Presiden Soekarno.
