Network
Tokoh spiritual dan budayawan, Pangeran Nata Adiguna Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat menyampaikan, menjadi kewajiban Pemerintah memelihara dan melestarikan TMII tanpa istilah mengambil alih. Empat tahun lagi, menurutnya, TMII berusia 50 tahun dan menjadi Benda Cagar Budaya.
"Jadi istilahnya bukan mengambil alih, tapi memang kewajiban Negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN," ujar mantan Manajer Budaya TMII, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Raja dan Sultan Nusantara ini.
Pengiat seni dan budaya, Eddie Karsito meminta Pemerintah hendaknya dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom kegiatan budaya, di tengah pergulatan menghadapi arus urbanisasi, kapitalisasi, modernisasi dan pragmatisme birokrasi.
"Kita memang harus beradaptasi. Kegiatan budaya memperoleh tekanan rasionalisasi ekonomi. TMII sebagai lembaga wajib menopang dan mengukuhkan agar budaya tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai budaya sekedar menjadi komoditas ekonomi," ujar pendiri Rumah Budaya Satu-Satu (RBSS) ini.
Baca Juga: Ini Kata Ketum MDI, Terkait Pencopotan Pejabat yang Akan Melaksanakan Kajian Ramadhan Online
Dibanding Pemerintah Pusat, menurut seniman dan budayawan, Suryandoro, Pemerintah Daerah lebih peduli dan perhatian menyemarakkan kegiatan budaya di TMII.
Terbukti pembangunan sarana dan perawatan Anjungan Daerah, beserta program-programnya hingga kini terus berjalan.
"Kita wajib berterima kasih kepada ibu Siti Hartinah Soeharto berkat ide-idenya yang cemerlang. Peninggalan budaya Nusantara terselamatkan di TMII, seperti rumah-rumah adat, seni tari, seni musik, seni kriya dan sebagainya," ujar mantan Manajer Informasi TMII ini.
Bahkan TMII, ujar Suryandoro, turut menjaga keharmonisan pemeluk agama dengan membangun berbagai rumah ibadah.
"Rumah Ibadah semua agama dan kepercayaan yang diakui Negara dibangun secara berdampingan di kawasan TMII. Saya berharap Pemerintah dan masyarakat tidak berpikir negatif terhadap YHK," ujarnya.
Pemerintah Pusat juga dinilai kurang peduli terhadap TMII. TMII dibiarkan jalan sendiri. Padahal hal ini kewajiban Negara terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan budaya bangsa.
