Network
GALAMEDIANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto diketahui sebagai Tokoh Inovatif di Bidang Pertanahan.
"Hadi mengatakan pelayanan pertanahan berbasis digital akan terus digencarkan, dan saya akan mengajak seluruh jajaran transformasi digital di bidang pelayanan," kata Hadi di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis 21 september 2023.
Hadi mengatakan sejumlah program di bidang pertanahan terus dilakukan jajaran Kementerian ATR/BPN, salah satunya ialah percepatan dalam program sertifikasi tanah masyarakat secara gratis atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Ia mengatakan saat ini program PTSL sudah mencapai 107,1 juta bidang dari target 126 juta bidang di 2024. Pihaknya mengaku akan terus mempercepat pemenuhan target tersebut.
"Kita akan terus bekerja dengan seluruh jajaran, untuk melanjutkan transformasi digital untuk memberikan kemudahan pelayanan. Kita akan memberikan, pelayanan yang real time secara digital," ungkap Hadi dalam keterangannya.
Mantan Panglima TNI itu dianggap telah membuat inovasi di bidang pertanahan di Indonesia, Dia juga dikenal sebagai orang yang berkomitmen memberantas mafia tanah.
Diketahui, program PTSL merupakan salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo saat dirinya dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional pada 15 Juni 2022 lalu. Adapun tugas yang dimaksud, ialah penyelesaian program sertifikasi tanah masyarakat secara gratis atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Dengan target 126 juta tanah terdaftar PTSL pada 2024 tanah yang terdaftar PTSL berjumlah 94 juta bidang, dengan 80 juta di antaranya telah bersertifikat. Hadi pun kemudian melakukan percepatan. Dalam satu tahun, terdapat kenaikan lebih dari 9 juta bidang tanah terdaftar di PTSL menjadi 103,1 juta.
Dari jumlah itu, 5 juta bidang tanah telah bersertifikat, sehingga total tanah yang telah bersertifikat hingga saat ini berjumlah 85,6 juta bidang.
"Berangkat dari perintah presiden untuk mempercepat program PTSL, termasuk menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan, kami langsung mengunjungi tempat-tempat yang memang harus kami selesaikan," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah penyelesaian program sertifikasi tanah masyarakat secara gratis atau PTSL.
Menteri Hadi mengatakan, program PTSL memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak atas tanah mereka. Selain itu, hak ekonomi atas dari tanah yang telah dilegalisasi tersebut. Pemberian sertifikat tanah telah menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat.
"Dari puluhan juta tanah yang telah disertifikat terdapat potensi ekonomi sebesar Rp 5.392 triliun, di mana yang terbesar berasal dari hak tanggungan," ujar Hadi
Terkait dengan sertifikasi tanah maupun lainnya, Hadi juga terus menggenjot digitalisasi untuk mempercepat prosesnya. Untuk memudahkan masyarakat, Hadi membuat terobosan berupa layanan Kantor BPN buka Sabtu-Minggu. Loket khusus itu dibuat bagi masyarakat yang mengurus sertifikat sendiri tanpa perantara.
"Jadi, dengan begitu, masyarakat tidak lagi terkendala mengurus sertifikat karena harus bekerja pada Senin-Jumat," ujarnya.
Menurutnya, dengan menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah masyarakat, secara tidak langsung juga memberantas praktek-praktek mafia tanah yang menjadi tugas berat Hadi. Sebab, ketika banyak bidang tanah telah terdaftar, maka hal tersebut akan mampu meminimalisasi sengketa tanah dan mempersempit gerak mafia tanah.
Di masa kepemimpinannya, Hadi juga meluncurkan hotline untuk masyarakat melaporkan mafia tanah. Hal itu untuk mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani, dan menerima kritikan. Hotline tersebut dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala wilayah ATR/BPN.
"Respons dan kemampuan menyelesaikan aduan masyarakat menjadi indikator kunci untuk promosi dan rotasi jabatan," imbuhnya.***
