GALAMEDIA - Pascaditetapkannya dua menteri dalam Kabnet Indonesia Maju menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, isu perombakan kabinet kembali berhembus.
Kedua pembantu Presiden Joko Widodo itu, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sedang menghadapi proses hukum.
Sekretaris Jenderal DPP Posraya Indonesia, Dian Sumarwan mengatakan bahwa perombakan kabinet itu secara mutlak menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara.
"Belakangan ini ramai dibicarakan publik terkait resuffle kabinet Indonesia Maju usai ditetapkan dua Menteri sebagai tersangka korupsi. Kalau menurut saya pada posisi DPP Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi sudahlah biar itu jadi urusan Presiden, karena urusan ganti-ganti Menteri itu hak Prerogratif Presiden Jokowi," tutur Dian kepada wartawan , Senin malam 21 Desember 2020.
Menurutnya, beberapa nama santer menjadi buah bibir, dan diisukan dan dipersiapkan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Meski sudah hangat, kabarnya, Presiden Jokowi masih belum memberikan pengumuman terkait kabar tersebut.
Dian menambahkan semua keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi, pasti merupakan keputusan yang baik. Karena keputusan itu, hanya Presiden Jokowi yang tau dan memutuskan.
"Tidak usah kita ikut-ikut dorong-mendorong calon Menteri, saya yakin apapun keputusannya pasti sudah dipikirkan matang oleh Presiden dan pasti dipertimbangkan dari berbagai sisi. Tinggal kita kawal saja nanti, semoga semuanya terbaik untuk Bangsa," ungkapnya. ***