GALAMEDIA - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun kali ini membahas soal pembekuan rekening FPI oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas permintaan penyidik kepolisian.
Dalam tayangan video YouTube pada kanal YouTube Refly Harun, Kamis 7 Januari 2021, Refly mengatakan, pelarangan FPI tak bisa dilakukan semena-mena tanpa proses yang jelas.
"Silakan berikan peringatan terhadap FPI, terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Lalu perintahkan penghentian kegiatan kalau mereka membandel. Dan barulah mencabut status badan hukum atau SKT-nya kalau mereka tidak menggubris, tapi kan ini tidak," ujar Refly.
Baca Juga: Soal Kehalalan Vaksin Sinovac asal China, Komisi Fatwa MUI Gelar Sidang Pleno Hari Ini
Karena itulah, Refly menilai ada kejanggalan di balik pelarangan FPI.
Ia bahkan menyebut tak ada satu pun pihak pemerintah yang ingin menyelamatkan FPI.
"Jadi sebenarnya ada masalah komunikasi dengan FPI yang sepertinya buntu, tidak ada jalan," jelas Refly.
"Tidak ada aktor dari negara yang bisa merangkul. Semua aktor, semua pendukung dari pemerintahan saat ini beramai-ramai memukul FPI," ujar dia.
"Bukan merangkul, tak ada satu pun yang merangkul, semua mau memukul," lanjutnya.
Kemudian, Refly pun menyinggung soal pemblokiran rekening FPI sangat tak wajar.
Ia menyatakan FPI diperlakukan secara tak adil.
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Bebas, Ditjenpas: Mungkin Ada Tindak Lanjut dari Pihak-pihak Terkait
"Pembekuan rekening dengan menduga hasil kejahatan kan luar biasa tuduhannya," jelasnya.
"Padahal kita tahu bahwa FPI dibubarkan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan ketidakadilan yang nyata sesungguhnya. Yang sebelumnya didahului dengan penersangkaan Habib Rizieq," katanya.
Tak hanya soal Habib Rizieq Shihab, Refly lantas menyinggung soal penembakan enam laskar FPI.
Baca Juga: Megawati, 'Hanya Karena Uang Kita Berikan Milik Kita', Susi Pudjiastuti: Akhirnya Ibu Bersuara
"Pembantaian atau pembunuhan atau ditewaskannya atau tewasnya enam laskar FPI, kita tidak tahu karena belum ada skenario yang solid."
"Karena Komnas HAM dan kepolisian masih melakukan investigasi, belum ada tersangkanya," tandasnya.***