GALAMEDIA - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik disomasi Barikade Gus Dur (BGD), terkait cuitannya yang menyingung makam Gus Dur dibiayai oleh negara.
Dalam tweet yang diunggah pada 17 Februari 2021 itu, Rachland membandingkan Museum SBY dan makam Gus Dur.
"Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketika, sebagai pembanding, anda tahu makam presiden Gus Dur dibangun negara," tulisnya, dikutip Galamedia, Sabtu 20 Februari 2021.
Menanggapi hal itu, pendiri Barikade Gus Dur (BGD), Priyo Sambadha, menjelaskan yang sebenarnya tentang makam Gus Dur, melalui akun Twitter pribadinya yang diunggah, Jumat 19 Februari 2021.
"Makam #GusDur dibiayai sepenuhnya oleh keluarga inti. Pemda hanya membangun infrastruktur pelebaran jalan, parkir bus dan lain-lain demi kelancaran lalu lintas karena ribuan peziarah setiap hari," ucapnya, dikutip Galamedia, Sabtu 20 Februari 2021.
Selain itu, pria yang juga menjabat ketua DPP Barikade Gus Dur ini juga meminta kepada politisi Demokrat, Rachland Nashidik, untuk mencabut pernyataannya itu sebelum Barikade Gus Dur (BGD) mengambil langkah hukum.
Untuk itu, Priyo Sambadha bersama Sekjen DPP Barikade Gus Dur (BGD), Pasangharo Rajagukguk, menyampaikan surat terbuka/somasi kepada saudara Rachland Nashidik sebagai kader Partai Demokrat berikut ini:
1. Bahwa dari pemberitaan/cuitan saudara dalam media sosial twitter per tanggal 17 Feb 2021 dan media online yang menyatakan makam Gus Dur dibiayai dari anggaran negara. Yang mana hal ini menjadi alasan/mengaitkan dan atau pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan yang dibiayai oleh uang APBD dalam hal ini Pemprov. Jawa Timur sebesar Rp9 miliar.
2. Bahwa apa yang saudara katakan adalah sangat tidak benar/ tendensius dan mengada-ada dan membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan, karena makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai oleh keluarga sendiri.
3. Bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi untuk kelancaran lalu lintas karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara. Jadi negara sama sekali tidak membiayai makam Gus Dur.
"Jadi, berdasarkan hal-hal tersebut di atas BGD mendesak dengan tegas agar saudara mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum BGD melakukan langkah-langkah hukum," tegasnya.***
sumber: twitter