GALAMEDIA - Asep Wahyuwijaya, salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menuturkan sosok Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit Partai Demokrat.
"Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Mengapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," kata Asep Wahyuwijaya.
Ia berbicara itu ketika dimintai pendapatnya tentang kabar Ridwan Kamil yang masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat.
Baca Juga: Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Bogor Dituntut 4 Tahun Penjara, Rachmat Yasin: Saya Sudah Kooperatif
Sebelumnya beredar informasi tentang Ridwan Kamil atau yang lebih akrab dipanggil Emil ini menjadi salah satu tokoh yang dijagokan sebagai kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Dilansir Antara, orang nomor di Provinsi Jabar ini digadang-gadang menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Asep Wahyuwijaya yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) itu mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Baca Juga: BreakingNews, Persib Perpanjang Kontrak Dedi Kusnandar Hingga 2023
"Saya mendengar info bahwa Kang RK ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.
Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 adalah bohong.
"Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya," katanya.
Baca Juga: Oh Begini Kronologi Selebgram Dinda Shafay yang Alami Pelecehan oleh Karyawan Kopi Kenangan
Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.***