GALAMEDIA – Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan tidak melarang mudik Lebaran 2021 mendatang pada Bulan Ramadan.
Meski tak ada larangan, masyarakat diimbau tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan tes Covid-19 sebelum mudik.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengharapkan agar masyarakat tetap bersikap bijak meski mudik tak dilarang pemerintah.
Baca Juga: Waspada! Tidak Hanya Jus, 4 Makanan Sehat Ini Dapat Mengintai Kesehatan Anda
Hal tersebut karena kondisi saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. Terlebih bagi yang akan bepergian jauh, potensi penularan bisa lebih tinggi.
"Dilarang atau tidaknya mudik tahun ini, masyarakat harus bijak untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik," tutur Hidayat di Jakarta, dilansir Antara, 18 Maret 2021.
Hidayat menyebutkan jika Menhub akan berkoordinasi dengan kementeria dan lembaga terkait berdasarkan arahan yang disesuaikan dengan Satgas Penanganan Covid-19.
Meski Ramadan, Hidayat mengatakan program vaksinasi akan tetap berjalan demi menciptakan kekebalan kelompok.
Selain itu program lain yang sedang berjalan yakni adanya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan nol persen.
Baca Juga: Sebut Kesalahannya Sangat Fatal, Jimly Asshiddiqie: Syukurlah Kalau Sekarang Sudah Diperbaiki
Pemerintah pun akan menyiapkan alat deteksi GeNose bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya.
Dia memprediksikan bahwa jumlah pemudik Lebaran 2021 mendatang akan melonjak secara signifikan.
Hidayat meminta kepada Kemenhub untuk menyiapkan strategi pengetatan protokol kesehatan di ruang lingkup kerja pelayanan transportasi publik.
Pemerintah sudah mempunyai pengalaman soal mudik libur panjang saat Desember 2020 silam yang menyebabkan kasus Covid-19 melonjak tajam.
Baca Juga: Alhamdulillah, Belasan Warga Citeureup Sembuh dari Covid-19, Akses Jalan Kembali Dibuka
Selain itu, pada Lebaran 2020 lalu, pemerintah melarang mudik karena khawatir penyebaran Covid-19 semakin meluas.
Menhub Budi Karya pun sudah mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang dan akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19.
"Kami akan koordinasi dengan gugus tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan dan lalukan tracing," tuturnya saat Raker Komisi V DPR RI, 16 Maret 2021 lalu.***