GALAMEDIA - Rentetan kejadian memalukan yang terjadi di tubuh KPK terus terjadi dan menjadi sorotan publik.
Bagaimana tidak, KPK sebagai lembaga anti rasuah yang semestinya menjadi pilar penegakan moralitas itu berturut-turut menampilkan kejadian-kejadian sebaliknya.
Mulai dari pencurian barang bukti emas oleh oknum pegawai KPK, raibnya truk barang bukti dan bocornya informasi penggeledahan hingga pemerasan oleh oknum penyidik.
Revisi UU KPK sering disebut-sebut sebagai 'biang kerok' mundurnya KPK dalam penanganan korupsi.
Merespon berbagai kejadian memalukan yang terjadi di tubuh KPK akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan pemerasan Wali Kota Tanjungbalai, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto turut buka suara.
Bambang Widjojanto menilai bahwa perilaku ini sudah sangat keterlaluan. Ia mencontohkan dengan Jepang sebagai negara civilize dimana seharusnya Ketua atau Pimpinan KPK akan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"REMUK. Sangat keterlaluan. Pemerasan dilakukan KPK. Pelakunya penyidik kepolisian di KPK. Jika mencontoh negara yang civilize, Jepang misalnya, dipastikan Ketua atau pimpinan KPK akan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban," ujarnya dikutip Galamedia Kamis, 22 April 2021 dari akun Twitter @KataBewe.
"Ini adalah pertaruhan integritas," sambungnya.
Sebelumnya, seorang oknum penyidik kepolisian di KPK diduga meminta uang dengan nominal hampir Rp1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya.
Kejadian ini kian menambah panjang daftar kejadian memalukan yang terjadi di KPK.
Akhir-akhir ini, terutama pasca revisi UU KPK dan pergantian kepemimpinan, publik sering menyorot beberapa kejadian yang justru berbanding terbalik dengan KPK sebagai lembaga anti korupsi.***