GALAMEDIA – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution turut menyoroti ihwal kebijakan shalat Ied yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Syahrial Nasution, telah menetapkan waktu maksimal yang dibutuhkan dari persiapan shalat Ied, takbiran, hingga khutbah.
“Persiapan Shalat Ied sejak takbiran sampai khutbah, paling lama 1 jam,” kata Syahrial Nasution yang dikutip Galamedia dari akun Twitter @syahrial_nst, Rabu 5 Mei 2021.
Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga meminta kepada jemaah shalat Ied untuk mandi terlebih dahulu agar badan dalam kondisi bersih dan wangi.
“Jamaahnya, disunahkan untuk mandi. Jadi dalam keadaan bersih dan wangi,” ungkap Syahrial Nasution.
Baca Juga: Ribuan botol Minuman Keras Dimusnahkan Polres Cimahi
Namun, tampaknya masyarakat Islam di Indonesia harus dikecewakan pemerintahan Presiden Jokowi yang menganjurkan untuk melaksanakan shalat ied di rumah
“Malah dianjurkan shalat ied di rumah,” tutur Syahrial Nasution.
Menurut Syahrial Nasution, anjuran pemerintahan Presiden Jokowi perihal pelaksanaan shalat ied terkesan pilih kasih.
Hal tersebut, menurut Syahrial Nasution, disebabkan karena pemerintahan Presiden Jokowi membiarkan pasar, mall, dan objek wisata tetap beroperasi.
“Di sisi lain ke mall, pasar, dan objek wisata dengan THR yang dipotong dibebaskan. Wawasan loe sempit!,” pungkasnya.
Baca Juga: Semakin Banyak Pelaku UMKM di Jawa Barat Memanfaatkan Pasar Digital
Kemudian cuitan tersebut mendapatkan respon dari kawan satu partainya di Demokrat, Abdullah Rasyid.
Abdullah Rasyid menilai bahwa fenomena tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kini sedang berada dalam kondisi panik.
“Rezim panik,” kata Abdullah Rasyid yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @abdullah_rasy, Rabu 5 Mei 2021. ***