GALAMEDIA - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana beserta jajarannya di Aula Gedung A Pemkot Cimahi Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu, 19 Mei 2021.
Mereka membahas perihal pengelolaan sampah Bandung Raya yang akan dibuang ke Tempat Pengelolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung.
Hadir mendampingi Plt. Wali Kota yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Achmad Nuryana, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Lilik Setyaningsih.
Adapun rombongan Pansus II DPRD Provinsi II DPRD Jawa Barat dipimpin oleh wakil ketuanya yaitu M. Faizin dan didampingi Kepala DLH Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtyas.
Baca Juga: Aksi Solidaritas Serikat Pekerja Untuk Israel
Ditemui usai kegiatan, Ngatiyana mengatakan, berdasarkan perhitungan estimasi satuan biaya pelayanan penanganan sampah Kota Cimahi, dapat dipastikan bahwa pengalihan dari TPAS Sari Mukti ke TPPAS Regional Legok Nangka akan berdampak terhadap jumlah anggaran dalam APBD yang harus disiapkan.
Atas dasar itu, draft perjanjian kerja sama terkait pengalihan pengelolaan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka ini harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Cimahi, sebagai landasan legal formal terkait komitmen bersama eksekutif dan legislatif, dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama dimaksud.
"Alhamdulillah memang dari DPRD Kota Cimahi sendiri sudah menyetujui tentang rencana pembuangan sampah pengalihan dari Sarimukti ke Legok Nangka di tahun 2024 sebesar 150 ton per hari. Sedangkan kita di Cimahi itu produksi sampah sebanyak 260 ton per hari," ujar Ngatiyana.
"Tetapi kita membuat persetujuan dengan DPRD adalah sementara 150 ton per hari yang kita buang ke TPPAS Legok Nangka di tahun 2024. Untuk anggarannya adalah sekitar Rp 23,850 milyar hampir 24 milyar anggarannya semua," lanjut dia.
Diakuinya, tidak semua sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Cimahi dapat diangkut ke TPPAS Legok Nangka. Hal ini berkaitan dengan biaya pemrosesan akhir, termasuk biaya tipping fee sampah di TPPAS Regional Legok Nangka ini yang lebih mahal dari TPAS Sari Mukti.
Selain itu, lokasi TPPAS Legok Nangka sendiri cukup jauh dari Kota Cimahi, yaitu di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, sehingga otomatis biaya pengangkutannya pun menjadi lebih mahal.
Ngatiyana juga menggaris bawahi biaya tambahan yang mungkin harus dikeluarkan terkait pemeliharaan truck pengangkut sampah, dan biaya-biaya transportasi lainnya.
"Karena tidak semuanya kita buang ke Legok Nangka, cost-nya tinggi. Sehingga kita harus berupaya untuk berinovasi agar yang sisanya kira-kira 100 ton lagi bisa diolah di Kota Cimahi. Kita akan dirikan tempat-tempat pengolahan sampah untuk mengurangi beban ataupun cost yang terlalu tinggi untuk pembuangan sampah ini," terangnya.
"Kalau kita melihat dari kendaraan juga kan kita lihat sendiri, armadanya kan lama, sudah puluhan tahun, tapi masih bisa berjalan. Nah ini kalau tidak ditopang oleh kendaraan yang baru juga apalagi ke TPPAS Legok Nangka itu akan mengalami kesulitan bagi kita," terang Ngatiyana.
Terkait dengan semua hal tersebut, ke depannya Ngatiyana akan memerintahkan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi untuk duduk bersama Banggar DPRD, dalam rangka membahas detail teknis anggaran yang harus diakomodir sebagai konsekuensi dari perjanjian kerja sama penggunaan TPPAS Regional Legok Nangka ini.
Pihaknya juga mengaku telah menyiapkan beberapa lokasi potensial yang akan dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu di Kota Cimahi ke depannya.
"Rencana kita adalah di Lebaksaat dan yang diatas Santyong, kita akan dirikan tempat pengolahan sampah di lokasi tersebut. Nanti sampah itu tidak berbau, dimana sampahnya akan dihancurkan sehingga tidak menjadikan tumpukan menggunung," katanya.
"Kita usahakan agar diolah menjadi pupuk atau diolah menjadi biogas, yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Ngatiyana.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin menyampaikan, percepatan penyusunan kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka ini amat penting, mengingat masa keberadaan TPAS Sari Mukti yang hanya bisa digunakan sampai tahun 2023.
Dengan demikian, sudah tidak ada lagi tempat pembuangan dan pemrosesan sampah untuk kawasan Bandung Raya. Apabila penyusunan kerjasama TPPAS Legok Nangka tidak segera direalisasikan, maka hal ini bisa mengakibatkan bencana sampah di kawasan Bandung Raya.
"Kami dari Pansus II memang fokus mengurus bagaimana percepatan Legok Nangka ini bisa kita segera realisasikan, karena Sarimukti kan terakhir tahun 2023 sudah akan ditutup. Makanya kita berinisiasi agar bagaimana semua kota/kabupaten yang bersinggungan ini bisa dalam kata sepakat. Terutama kaitannya dengan tipping fee dan volume sampah yang juga akan didistribusikan ke Legok Nangka,” tuturnya.
Terkait dengan Kota Cimahi sendiri, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkot Cimahi atas respon cepatnya terhadap pembahasan rencana kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka ini.
Disampaikan Faizin, Pemkot Cimahi sudah menyetujui beberapa hal teknis terkait perjanjian kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka, termasuk soal besaran persentase tipping fee yang akan ditanggung renteng antara Pemkot Cimahi dan Pemprov Jabar.
“Pak Plt. (Wali Kota) Cimahi juga sudah memutuskan komitmen, kaitannya tipping fee juga sudah setuju yang disepakati 70% dari yang sudah direncanakan. Jadi ada 70% dari kota cimahi, 30% dari provinsi, itu yang sudah disepakati oleh Kota Cimahi,” papar Faizin.
Sebelum melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Cimahi, rombongan Pansus II DPRD Jabar telah mengunjungi Pemkot Bandung. Selanjutnya, Faizin mengaku akan berkeliling mengunjungi kota/kabupaten lainnya di Kawasan Bandung Raya dan sekitarnya yang akan memanfaatkan TPPAS Legok Nangka.
Baca Juga: Dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid-19, Warga Berkebutuhan Khusus Antusias Sambut Si Moyan
"Kita baru keliling di Kota Bandung, Kota Cimahi, mudah-mudahan besok Kabupaten Bandung. Prinsipnya semuanya siap, tinggal tipping fee dan volume sampah yang akan dikirimkan, itu aja. Jadi tipping fee-nya ada yang masih ingin prosentasenya diturunkan. Yang sudah sepakat baru Kota Cmahi, kalau yang lain masih dalam proses. Namun, memang daerah harus segera memutuskan agar tahapan TPPAS Legok Nangka bisa terus jalan," jelasnya.
Apalagi, proses pra-qualifikasi lelang oleh Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka resmi sedang berjalan.
"Hampir sekitar 120 perusahaan nasional maupun asing yang berminat. Proses pengadaan akan menerapkan skema teknologi terbuka (open technology) yang ramah lingkungan, jadi tidak terbatas pada energi listrik saja," ujar Faizin.***