GALAMEDIA – Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kabar 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan diperjual-belikan dalam sebuah forum.
Data ini mencakup nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, nomor telepon, email, hingga gaji bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
Dalam forum ini disebutkan bahwa satu juta data sebagai contoh dapat diakses secara gratis dan tanpa kata sandi khusus.
"Satu juta data contoh gratis untuk tes. Seluruhnya ada 279 juta dan 20 juta memiliki foto pribadi," tulis forum tersebut dikutip dari Antara, Kamis, 20 Mei 2021.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ditjen Dukcapil pun segera mengidentifikasi kebenaran hal tersebut dan mencari siapa pelakunya.
Baca Juga: PSBB Proporsional di Jabar Diperpanjang hingga 31 Mei 2021
Pada Jumat 21 Mei 2021, akhirnya Kemendagri Ditjen Dukcapil pun berhasil mengidentifikasi pelaku yang diduga memperjualbelikan data di internet.
Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil, dalam kasus kebocoran data individu (WNI) ternyata infonya berasal dari Twitter. Setelah dianalisis, maka diperoleh beberapa fakta.
Menanggapi hal ini, Henry Subiakto selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR) membuat sebuah cuitan melalui Twitternya @henrysubiakto.
Ia mengatakan, data penumpang Air India juga dicuri oleh hacken. Kejahatan cyber, kata Henry, memang marak terjadi di dunia.
Lebih lanjut, keamanan cyber itu menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan atau penyelenggara sistem. Dalam hal ini, pemerintah hanya mengawasi, membuat dan menerapkan standar keamanan cyber.
Baca Juga: Inggris Jadi ‘Dalang’ Penjajahan Israel ke Palestina, Ustadz Salim: Apa Bedanya dengan Indonesia?
“Data penumpang Air India juga dicuri hacker. Kejahatan cyber mmg marak di dunia. Keamanan cyber mjd tanggung jawab masing perusahaan atau penyelenggara sistem. Pemerintah tugasnya mengawasi, membuat & menerapkan standar keamanan siber,” tulisnya.
Membaca cuitan guru besar itu, eks Sekretaris Kementrian BUMN, M Saidn Didu (MSD) turut membuat sebuah cuitan melalui Twitternya @msaid_didu.
Ia mengatakan, hal ini beda dan tidak bisa dibandingkan. Data penumpang India adalah inisiatif penumpang dan bukan milik negara.
Sementara data kependudukan itu tanggung jawab negara, kata MSD.
“Beda sekali dan tdk bisa dibandingkan. Data penumpang air India adlh "inisiatif" penumpang dan bkn millik negara, sementara data kependudukan adalah diwajibkan pddk dari negara dan data tsb milik negara jadi kalau dicuri itu tanggung jawab negara. Apakah Prof blh belajar lagi?” tulisnya. ***