GALAMEDIA – Advokat sekaligus politikus PDIP, Ruhut Sitompul juga menyoroti permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah terjadi saat ini.
Sebelumnya KPK mengumumkan hasil rapat koordinasi terkait ‘nasib’ 75 pegawai KPK yang yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Alexander Marwarta selaku Wakil Ketua KPK menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dihadiri pihak BKN, KemenPANRB, Kemenkumham, pihak asesor TWK, serta lembaga terkait lainnya.
Menurut rapat itu, sebagian di antara mereka dinilai sudah tidak bisa lagi bergabung dengan KPK.
Baca Juga: Yan Harahap Serang Moeldoko : Seorang Pembegal Partai Tak Pantas Bicara Soal Wawasan Kebangsaan
Kemudian Alexander menjelaskan pemaparan dari pihak asesor TWK terkait hasil TWK. Menurut pemaparan itu, ada 24 dari 75 pegawai yang dinilai masih bisa dibina.
Itu berarti ada 51 pegawai KPK yang dinilai tidak bisa lagi dibina dan tidak bisa bergabung dengan KPK.
“Yang 51 orang sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa lagi bergabung dengan KPK,” ujar Alexander dalam konferensi pers di kantor BKN, Selasa, 25 Mei 2021.
Sementara untuk 24 pegawai lainnya dinilai masih bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut. Sehingga mereka bisa ikut dilantik menjadi ASN.
Baca Juga: Perankan Sisca dalam Sinetron Badai Pasti Berlalu, Ini Potret dan Perjalanan Karier Michelle Ziudith
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pidatonya mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena hal itu, banyak orang mulai melibatkan Jokowi dalam permasalahan ini. Ruhut Sitompul lantas mengatakan, jangan melibatkan Jokowi ke dalam polemik KPK.
Ruhut meminta publik untuk menghormati apa yang diputuskan KPK dengan melihat keputusan yang diambil secara paripurna.
“Tolong jgn libatkan Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo ke polemik KPK, Beliau sangat menghormati Profesionalisme dan mari Kita hormati apa yg diputuskan KPK dgn melihat keputusan yg diambil secara paripurna oleh yg memiliki kewenangan MERDEKA,” tulisnya. ***