GALAMEDIA - Rizal Ramli disebut menerima tantangan debat salah satu anggota DPR Yandri Susanto terkait polemik dana haji.
Kendati demikian, sebelumnya tantangan debat yang dilayangkan oleh Yandri Susanto sempat menuai kritik.
Pasalnya, kritik terhadap pengelolaan dana haji keluar dari salah satunya Rizal Ramli yang merupakan rakyat justru disambut tantangan debat oleh Yandri yang merupakan wakil rakyat.
Eks Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Adhie M Massardi misalnya, menyebut bahwa tantangan debat dari anggota DPR terhadap Rizal Ramli menunjukkan parahnya lembaga itu.
"Contoh parahnya DPR. Ada pendapat dari masyarakat eh yang berpendapat ditantang debat. Ini wakil rakyat apa wakil pemerintah? kalau begini kita maki terus kita yang dihukum, sontoloyo dong!," demikian kata Adhie Massardi melalui Twitternya dilansir Galamedia Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Cuci Tangan Soal TWK KPK, Menpan RB Tjahjo Kumolo Siap Berikan Rekaman Video kepada Penggugat
Kini, tanggapan juga muncul dari Said Didu yang menyebut bahwa Indonesia kini jadi negeri lucu-lucuan.
Eks Petinggi kementerian BUMN itu menilai bahwa semestinya justru DPR yang meminta masukan dari rakyat.
"Negeri lucu-lucuan. Wakil rakyat minta debat dengan rakyat. Kalau negeri normal, DPR minta masukan dari rakyat," jelas Said Didu dalam cuitannya.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengaku siap berdebat dengan ekonom Rizal Ramli dan pengamat politik Rocky Gerung guna membahas keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon haji 1442 Hijriah / 2021 Masehi.
"Tolong, intelektual, ekonom, hentikan informasi menyesatkan untuk calon jemaah haji. Saya siap (mendebat) Pak Ramli dan Rocky Gerung. Rakyat terbelah karena ini," kata Yandri Senin, 7 Juni 2021.
Baca Juga: Bela Teh Ninih, Sekjen PSI ke Aa Gym: Guyon ya, Tapi Tidak Beradab!
Menurut Yandri, keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon haji disebabkan Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kuota bagi negara-negara Islam.
Selain itu, katanya, pembatalan haji karena Arab Saudi belum mencabut larangan terbang terhadap maskapai negara lain. "Kondisi ini menurut Komisi VIII, sudah tidak mungkin. Mohon, jangan sesatkan informasi di media sosial. Sudah (calhaj) tidak berangkat, jangan bebani dengan yang (informasi) sesat," beber dia.***