GALAMEDIA - Badan Kesbangpol Jabar menyambut baik hasil survei yang dilakukan Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) di 9 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kesimpulan hasil survei, masyarakat Jawa Barat memiliki sikap toleransi yang tinggi dan tidak mendukung radikalisme.
Kepala Badan kesbangpol Jabar, Iip Hidayat mengatakan, pihaknya menyambut baik hasil survei IPRC. Terlebih beberapa waktu lalu, sejumlah survei menyatakan Jawa Barat sebagai daerah dengan sikap intoleran tertinggi di Indonesia.
"Kami menyambut baik hasil survei IPRC ini. Bahwa kita (Jawa Barat) dari sisi toleransi masih cukup bagus dan kuat. Tinggal bagaimana kita membina dan mengompakkan dan berkolaborasi agar toleransi tetap hidup di Jabar," tutur Iip.
Baca Juga: Survei IPRC: Masyarakat Jawa Barat Sangat Toleran dan Tak Mendukung Radikalisme
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri acara "Toleransi dan Radikalisme di Jawa Barat: Ekspos Survei di 9 Kabupaten/Kota se-Jabar", di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu, 9 Juni 2021.
Survei yang dilakukan IPRC, lanjut Iip, merupakan pembanding dari hasil survei lainnya. Sebelumnya, beberapa lembaga survei pada 2019-2020 menyatakan Jawa Barat merupakan provinsi paling intoleran di Indonesia.
"Kami sudah mengundang lembaga survei itu untuk menyamakan persepsi. Alat ukurnya apa, indikatornya seperti apa. Nah, hari ini kami juga ingin survei dari kalangan akademis. Ternyata hasil survei mereka dengan kita berbeda," papar Iip.
Melihat hasil survei tersebut, ujar Iip, pihaknya pun kini sudah menggandeng Kesbangpol kabupaten/kota untuk sama-sama bekerja.
Baca Juga: Dijamu Makan Siang di Kemhan, Natalius Pigai Kembali Puja-Puji Prabowo Subianto
Ia juga tak memungkiri, jika saat ini isu soal intoleransi, terutama radikalisme masih hangat dibicarakan.
"Tapi kami sudah melakukan sejumlah langkah. Kami upayakan kontra radikalisasi bagi mereka yang belum terpapar dan bagi yang terpapar itu deradikalisasi. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah memperkuat kontra radikalisasi," tegas Iip.
Kontra radikalisasi itu, lanjut dia, ditunjukan bagi para PNS se-Jawa Barat. Pihaknya juga sudah melakukan kordinasi dengan BNPT untuk lebih menguatkan langkah-langkah yang akan diambil.
"Survei dari BIN itu menyatakan bahwa dari 100 masjid yang disurvei di lingkungan pemerintahan, ada 41 persennya yang terpapar. Paparan ini bisa datang dari perceramah atau jemaah," ungkapnya.
Bahkan, dari survei yang dilakukan Alvara, ada sebanyak 14,9 persen PNS yang terpapar radikalisme. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi dari Kemenpan RB, soal adanya 20 PNS yang harus dihukum disiplin.
"Tapi alhamdulillah di Jabar tidak ada. Nah kondisi-kondisi inilah yang kami ingin lakukan langkah antisipatifnya," terang Iip.
Menyinggung kembali hasil survei IPRC, Iip berkesimpulan jika saat ini Jawa Barat masih toleran dan tak mendukung radikalisme.
"Konkritnya begini, tapi mohon maaf. Seperti di Bandung misalnya, apakah pernah melihat ada orang mau beribadah kemudian dihalangi? Kan tidak. Makanya, ketika ada survei menyebut Jabar paling intoleran, jelas kami tidak terima," pungkasnya.***