Gembar-gembor PPN Sembako Naik Jadi 12 Persen, Politisi: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki

GALAMEDIA - Sebelumnya diberitakan Kementerian Keuangan akan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, yang semula 10 persen menjadi 12 persen.

Hal tersebut terdapat dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draft tersebut menyebut bahwa tarif PPN akan berubah dari 10 persen menjadi 12 persen.

Dalam ayat 3, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Baca Juga: Ada Lonjakan Covid-19, RS Negeri dan Swasta yang Bahu Membahu Tambah Kamar Perawatan

Dengan tersiarnya kabar tersebut membuat beberapa politisi berang karena tidak menyetui kebijakan yang diusulkan tersebut. Salah satunya adalah Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Dalam unggahannya di media sosial Twitter, ia mengatakan bahwa penambahan pajak di tengah pandemi adalah kebijakan yang salah. Walaupun baru memiliki niat dan belum dijalankan.

"Ditengah pandemi gini, punya niat saja dipikiran ingin majaki sembako dll sudah salah & tdk tepat. Apalagi jika benar dijalankan," tulis Jansen Sitindaon dikutip Galamedia dari akun Twitternya @jansen_jsp pada Jumat 11 Juni 2021.

Baca Juga: Kebijakan PPN 12 Persen, Jansen Sitindaon : Punya Niat Memajaki Sembako Saja Sudah Salah, Demokrat Menolak!

Jansen lalu menyinggung hal lain yang menurutnya tidak begitu penting di masa sekarang. Ia mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah menahan dulu proyek pembangunan mercusuar.

"Proyek2 mercusuar itu saja tahan dulu bos, agar budget pemerintah terkendali & rasional," lanjutnya.

Diketahui bahwa pemerintah berencana untuk membangun dan mengembangkan sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Likupang, dan Pelabuhan Patimban.

Baca Juga: Link Streaming Buku Harian Seorang Istri 11 Juni 2021: Nana Ditemukan! Bu Farah Tak Suka

Selain pelabuhan, proyek bandara dan kereta api ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Selain itu, proyek pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pun masih terus berjalan.

Dalam cuitannya, Jansen Sitindaon pun memberitahu bahwa Partai Demokrat menolak kenaikan PPN.

"Jgn demi beton, periuk rakyat dipajaki. Demokrat menolak ini." tutup Jansen.***