GALAMEDIA - Agenda presiden tiga periode masa jabatan masih menjadi perbincangan hangat di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.
Akademisi yang juga mengajar Komunikasi Politik dan Teori-teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona ikut bersuara.
Mikhael secara tegas menyebut jika agenda presiden tiga periode itu meniru cara berpikir Orde Baru.
"Saya membaca bahwa agenda tiga periode ini sudah meniru cara berpikir Orde Baru, di mana Jokowi akan dijadikan seperti Soeharto lewat kultus individu dan mistifikasi individu terhadap sosoknya sebagai pemimpin," terang dia, Kamis, 24 Juni 2021.
Mikhael mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan maraknya wacana Jokowi tiga periode saat ini.
"Pertanyaannya, jika suatu saat yang terpilih itu bukan Jokowi tapi tokoh lain yang menjadi anti tesis dari Jokowi, apakah orang mau berlama-lama dengan seorang Presiden jenis ini selama 15 tahun?," lanjutnya, dikutip dari Antara.
"Jadi karena kekuasaan itu sangat menggoda untuk diselewengkan alias 'tends to corrupt' maka pembatasan itu perlu dan wajib," paparnya.
Baca Juga: Beda Jauh dengan Vonis HRS, Dirut RS UMMI Dihukum 1 Tahun Penjara
Menurut dia, godaan pemimpin-pemimpin Jawa adalah merajakan dirinya lewat kultus individu ini.
"Jadi kalau Jokowi dikultuskan maka ini berbahaya. Sebab ia akan menghadapi perlawanan dari citranya sendiri yang dikultuskan yang sebenarnya dia sendiri sudah menolaknya," jelas Mikhael.
Dia mengatakan, Soeharto pernah melakukan itu dan akibatnya negara hancur karena kultus individu terhadap Soeharto dan Orde Baru.
Baca Juga: Indobake Bidik UKM dan Karyawan yang Terkena PHK di Bandung untuk Berbisnis Kuliner
"Artinya kasihan Jokowi. Jangan sampai citranya yang disebut baik dan merakyat oleh para pendukungnya ini sedang dimanfaatkan oleh elit yang punya agenda kekuasaan dan bisnis," tambah dia.
Ia menambahkan, jangan sampai terjadi pembelokan wacana yang dilandasi politik kekuasaan dan dioperasikan oleh operator-operator kekuasaan yang sedang berusaha mengamankan kepentingan kekuasaan politiknya dan bisnis mereka setelah 2024.
Karena itu, ia membaca wacana presiden tiga periode sebagai teknik kekuasaan yang dioperasikan oleh operator-operator politik yang "dibackup" oleh elit dan rezim bisnis-politik tertentu di Jakarta.***