GALAMEDIA - Upaya pemerintah dalam menurunkan kasus positif Covid-19 salah satunya dengan cara melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Program vaksinasi yang diusung pemerintah tersebut dinamakan dengan Vaksin Gotong Royong.
Terkait Vaksin Gotong Royong, Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani mengatakan program Vaksin Gotong Royong harus dipercepat pelaksanaannya.
Hal itu lantaran sebagai cerminan semangat, baik pemerintah maupun rakyat, agar cepat mencapai herd immunity dan keluar dari bencana pandemi Covid-19.
“Semakin cepat program vaksinasi yang dibantu oleh seluruh elemen bangsa, semakin cepat bangsa ini mencapai herd immunity dan keluar dari pandemi," ujar Puan Maharani dikutip Galamedia dari lamar DPR RI.
"Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itulah esensi gotong royong dalam Vaksin Gotong Royong ini,” sambungnya.
Puan juga mengingatkan, bahwa vaksin gotong royong untuk individu ini tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis oleh negara.
Hal itu disebabkan bahwa vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini.
“Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya Vaksin Gotong Royong ini,” tegas Puan.
Politikus PDIP ini juga mengatakan bahwa pemerintah harus membuat aturan yang jelas terkait Vaksin Gotong Royong individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat.
Terutama sosialisasi bahwa Vaksin Gotong Royong tidak menggunakan dana APBN atau menggunakan vaksin hibah.
“Harus disampaikan terus menerus bahwa Vaksin Gotong Royong ini bukan pakai APBN, bukan pakai uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari manapun," tutur Puan.
Baca Juga: Inggris Gagal Juara Euro 2020, Harry Maguire Malah dapat Musibah, Ayahnya Terinjak-injak di Wembley
Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi tudingan bahwa negara malah berbisnis di tengah pandemi yang menyengsarakan rakyat.
"Sehingga tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Puan juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani Vaksin Gotong Royong ini tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.
“Jadi harus dipastikan bahwa faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis,” ujarnya.
Puan pun mengatakan bahwa pemerinrah harus menjelaskan bahwa dua jenis program vaksinasi ini beda kamar dan tidak saling terhubung sama sekali.
“Kalaupun terhubung, Vaksin Gotong Royong dan vaksin gratis hanya terhubung oleh ikhtiar dan semangat bersama untuk mempercepat proses vaksinasi agar kita semua cepat keluar dari masa-masa sulit ini,” imbuh Puan.***