GALAMEDIA – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berjalan selama dua minggu lebih, namun lonjakan kasus Covid-19 masih terus terjadi. Sehingga muncul usulan untuk memperpanjang PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI), Tamil Selvan menganalisa, ada pihak yang ingin menjerumuskan presiden di balik rencana perpanjangan PPKM Darurat.
Sebab, dia melihat selama ini tidak ada semacam tindakan dan prediksi jelas dari pemerintah untuk menangani Covid-19.
Bahkan Selvan menyebut, memperpanjang PPKM justru merupakan kesalahan fatal dari pemerintah.
“Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal dengan melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petugas dilapangan yang mencoreng wajah pemerintah,” katanya pada wartawan, Jakarta, Senin, 19 Juli 2021.
Baca Juga: Permintaan Maaf Luhut, Refly Harun: ‘Meruntuhkan’ Kesombongan Pemerintah yang Tidak Jelas Sejak Awal
Komunikolog politik ini mengatakan, di seluruh Indonesia ada begitu banyak kelurahan dan kepala desa, dan jika usuran vaksin digerakkan melalui perangkat tersebut, maka urusan vaksin akan selesai.
“Di seluruh Indonesia itu ada kelurahan dan kepala Desa, jika vaksin digerakan melalui perangkat mereka maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai,” jelasnya/
Namun, ia menduga kuat, ada pejabat negara yang ingin terus menari di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid ini, dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya yang perlu diantisipasi,” imbuhnya.
Menurutnya, alasan terbatasnya tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi tidak bisa dijadikan dasar, karena ada begitu banyak elemen yang dapat dimanfaatkan.
Baca Juga: Serukan Hentikan PPKM Darurat, Anak Buah Megawati Soekarnoputri: Ini Jelas Gagal!
“Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh Akper, Akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan,” ujarnya.
Sehingga, dia mengusulkan untuk PPKM Darurat segera dihentikan karena hanya menyengsarakan rakyat kecil.
“Sudahlah ngak usah PPKM segala, ngak terbukti metode itu. Justru menyengsarakan rakyat kecil dan berpotensi memunculkan masalah baru. Fokus saja pada percepatan vaksin, itu metode yang teruji meminimalisir dampak Covid,” pungkasnya. ***