GALAMEDIA - Pemerhati dunia pendidikan, Asep B Kurnia menyoroti maraknya sumbangan yang diminta sekolah-sekolah khususnya tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.
Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) itu angkat suara menindaklanjuti beredarnya kabar yang menyebut banyak sekolah seolah meminta sumbangan secara langsung, terutama kepada siswa yang masuk melalui jalur pengaduan.
"Setahu saya bahwa surat edaran dari KCD baru-baru ini sudah jelas bahwa dilarang meminta sumbangan sebelum adanya rapat antara semua unsur didalamnya yaitu pihak komite (orang tua) dan sekolah," tutur pria yang akrab disapa Aa Maung ini, Rabu, 21 Juli 2021.
Nonoman Jawa Barat ini menambahkan, jika kabar tersebut benar, maka sudah mencederai apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik).
Baca Juga: Intip Gaya Potret Maternity Nella Kharisma, Pangling!
Disdik, kata Asep, berupaya keras agar kegiatan PPDB betul-betul bisa berjalan aman dan nyaman.
"Karena ini bisa berdampak juga khusus pada siswa yang masuk belakangan lewat pengaduan kebanyakan mereka merasa diinterograsi oleh pihak sekolah," ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Asep, sekolah khususnya sekolah negeri memberikan pelayanan yang baik dan prima agar siswa dan orang tua siswa datang ke sekolah tidak merasa sebagai terdakwa sehingga harus ditanya hal-hal lain.
Asep berharap, kejadian seperti itu menjadi perhatian yang berwenang baik saber pungli, para pimpinan baik Kepala Disdik atau para KCD di semua wilayah.
Baca Juga: Dukung PPKM Darurat Diperpanjang, Partai Demokrat: Pemerintah Harus Lakukan Analisis dengan Pakar
"Agar memberikan epek jera perhatian khusus meskipun tidak semua agar menjadi catatan sehingga akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut," tegasnya.
Ia juga mengatakan, sementara ini tidak menutup mata banyak siswa yang masuk belakangan. Namun, hal itu terjadi karena adanya pengaduan sehingga mereka akhirnya bisa diterima.
"Semoga saja PPDB 2021 tetap berjalan dengan baik agar segera bisa fokus melakukan pembelajaran di masa pandemi ini," pungkasnya.***