GALAMEDIA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pandangan sebagian pihak terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti kritik.
Menurut Moeldoko, Jokowi tidak pernah pusing dengan kritik. Namun, ia menyampaikan catatannya.
"Presiden sangat terbuka, tidak pernah pusing dengan kritik. Tapi beliau selalu sisipkan sebuah kalimat indah. Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab," tutur Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.
Moeldoko mengatakan, pemerintah mempersilakan penyampaian kritik, namun tetap dengan cara yang mengusung tata krama sesuai budaya timur.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Vanuatu, Berpotensi Tsunami
"Tata krama ukuran-ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara antikritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya," lanjut dia dilansir Antara.
Ia juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah, padahal dua hal tersebut sangat berbeda.
Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik yang disampaikan ke pemerintah.
"Banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan terhadap mereka-mereka itu (pemberi kritik), justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi, janganlah seperti itu," paparnya.
Baca Juga: 4 Universitas Paling Mahal di Indonesia, Biaya Puluhan Bahkan Ratusan Juta, Tertarik?
Mantan Panglima TNI itu mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan orang tua yang perlu dihormati.
"Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar, dan saya sering mengatakan jangan setelah itu minta maaf," katanya.
"Ini apa ini bangsa ini, berbuat sesuatu habis itu (setelah) adakan tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik," lanjut dia.
Baca Juga: Pemkab Garut Anggarkan Dana Rp500 Juta untuk Cegah Kawin Anak Dibawah umur
Ia juga mengatakan jangan langsung menuding polisi bersikap represif, jika kepolisian melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan fitnah atau berbuat keonaran.
"Kalau ada yang dipanggil polisi jangan terus dimaknai tindakan. Bisa saja dibina dan seterusnya, agar tidak melakukan hal-hal tidak baik, kan seperti itu jadi jangan terus dijustifikasi represif dan seterusnya. ini kadang kita hanya memahami kulitnya, tidak memahami dalamnya," tandasnya.***