GALAMEDIA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa perkembangan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
Dengan kata lain, Bappenas telah menegaskan, proses pemindahan IKN tetap berlanjut meskipun di tengah pandemi.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata menyampaikan, proses ini akan menyesuaikan dengan perbaikan kondisi secara nasional, bukan sebagian wilayah saja.
“Mengenai persiapan Ibu Kota Negara [baru], memang saat ini tidak ada di RAPBN, dan masih dibahas sampai November. Mengenai Supres, ini sudah diselesaikan namun masih melihat kondisi [pandemi] sekarang ini. Kenapa diangkat lagi? Karena dari sisi pandemi sudah mulai membaik, namun membaik itu di Jakarta. Secara nasional masih perlu perhatian dari berbagai pihak,” ujarnya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis, 2 September 2021.
Rudy menekankan, pemerintah masih tetap menaruh perhatian pada pemerintahan IKN ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, pemerintah masih bisa mengejar target pemindahan IKN di tahun 2045.
Adapun, sesuai dengan masterplan yang telah diselesaikan, pemindahan IKN ditargetkan selesai pada 2045.
Dalam masterplan tersebut telah disiapkan rancangan pembangunan secara menyeluruh sampai pengembalian fungsi penghijauan di IKN baru.
Menanggapi pernyataan ini, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap geram dengan tindakan pemerintah.
Sebab, di tengah pandemi serta utang negara yang terus meningkat, pemerintah terus saja mengurus IKN.
“Rezim nekat di tengah utang yang terus meningkat,” ujarnya melalui Twitter pribadi @YanHarahap Minggu, 5 September 2021.
Menurutnya, hal ini membuat rakyat makin melarat demi ambisi yang mudarat tersebut.
“Membuat rakyat makin melarat. Demi ambisi yang ‘mudarat’…” pungkasnya.***