GALAMEDIA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan kesepakatannya dengan adanya pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa terpecah ketika Megawati Soekarnoputri lengser dari kepemimpinan partai tersebut.
Disebutkan, PDIP tidak pernah mengalami pergantian kepemimpinan sejak berdiri di tangan Megawati Seokarnoputri.
Hal tersebut diungkapkan pada tayangan video YouTube pada kanal Refly Harun berjudul 'Mega Lengser, PDIP Pecah', dikutip, Rabu, 8 September 2021.
"Fortunately success, tapi itu bukan contoh baik. Karena suksesnya digantungkan pada kharisma sebagai trah Bung Karno, bukan pada kerja-kerja kaderisasi partai politik yang demikian rapihnya," jelasnya.
Sehubungan hal itu, ia meragukan PDIP bisa terus mengakar setelah sepeninggalan Megawati.
"Partai ini bakal kuat mengakar atau sebenarnya lebih kepada hanya partai massa. Massa diombang-ambingkan oleh aktor atau figure yang kuat," ujarnya.
Terkait hal itu, ia menyatakan, tantangan bagi PDIP adalah untuk menyiapkan sebuah regenarasi yang baik kalau Megawati sudah tidak berkuasa.
Ia pun mengungkapkan sejumlah figure yang berpotensi untuk memimpin PDIP setelah Megawati lengser.
"Saya menduga KaBIN Budi Gunawan punya potensi untuk memimpin," ujarnya.
"Ganjar Pranowo lebih populer dari Puan Maharani dan Prananda, hanya saja bukan dianggap tokoh lebih senior atau paling senior sehingga dia akan berhadapan tokoh senior lainnya meski untuk ke bawah sangat diperhitungakan," ungkapnya.
Sehubungan hal itu, ia menilai, hal tersebut pula yang membuat Megawati ragu untuk terus mendongkrak Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden PDIP.
"Karena khawatir justru ganjar akan ambil alih kepemimpinan PDIP sepeninggalan Megawati
Karena bagi megawati dia ingin pastikan yang pimpin adalah dari trah Bung Karno, kalau tidak Puan ya saudara tirinya Prananda," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, penting bagi Megawati untuk membaca situasi saat ini.
"Maunya sih dua-duanay dapet. Trah Bung Karno bisa dipertahankan tapi juga PDIP tetap berkuasa mengantarkan kadernya menjadi nomor satu di Indonesia. Misalnya, Puan jadi Ketua Umum tapi juga presiden," katanya.
Baca Juga: Pengamat: Indonesia Negeri Kaya Namun Dijajah dan Dimiskinkan Sistem Ekonomi Neoliberalisme
Namun kondisinya hari ini, kata Refly, Puan tak pernah diperhitungkan untuk maju pada Pilpres 2024.
Ia menilai partai-partai besar di Indonesia saat ini tidak memiliki tradisi demokrasi.
Menurutnya, meski sejumlah partai besar mengusung nama demokrasi namun tidak menjalankan demokrasi dengan benar.
"Partai Demokrat, demokrasinya terbatas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan demokrasinya masih berjuang," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut dia, menjadi tantangan terbesar bagi partai-partai tersebut setelah tidak lagi dipegang pendiri partai politiknya. "Semua Partai Besar pun perilakunya hampir sama," ujarnya.***