GALAMEDIA - DPP Partai Demokrat melalui pengacaranya berpendapat majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta seharusnya menggugurkan gugatan KLB terhadap SK Menkumham karena salah satu penggugatnya mengundurkan diri.
Alasannya, gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT didaftarkan secara bersama-sama oleh beberapa penggugat, bukan secara sendiri-sendiri, kata kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, sebagaimana dikutip dari siaran resmi DPP Partai Demokrat, Jumat, 24 September 2021.
“Jika ada salah satu penggugat yang mundur, semestinya gugatan otomatis gugur,” kata mantan Ketua KPK ini.
Majelis hakim PTUN Jakarta, yang dipimpin Bambang Soebiantoro, di Jakarta, Kamis, 23 September 2021, menunda sidang terkait gugatan KLB terhadap SK Menkumham yang pada tahun lalu mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus DPP Partai Demokrat.
Baca Juga: Ditemukan Usai Hilang 6 Hari di Gunung Guntur Garut, Begini Kondisi Pendaki Remaja Berusia 14 Tahun
Ia menunda sidang karena salah satu penggugat dari pihak KLB, Yosef Benediktus Badeoda, mencabut gugatannya sebelum sidang berlangsung.
Hakim menyampaikan mereka menerima surat dari Badeoda yang mencabut surat kuasa ke pengacaranya serta gugatannya terkait perkara itu.
Usai menerima informasi itu, Widjojanto menyampaikan keputusan Badeoda mencabut gugatan merupakan bentuk kepedulian dia terhadap kepastian hukum dan demokrasi di Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada Bung Yosef. Itu adalah bentuk kepeduliannya terhadap masa depan Partai Demokrat dan komitmennya terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Widjojanto.
Sikap itu, kata dia, sebaiknya dicontoh anggota lain kelompok KLB.
Majelis hakim PTUN Jakarta pada Kamis mengumumkan sidang kembali lanjut pada Senin pekan depan, 27 September 2021.
Dalam sidang berikutnya, majelis hakim akan mendengar sikap dari para pihak terkait dengan pencabutan surat kuasa dan gugatan itu.
Sejauh ini, penasihat hukum dari kelompok KLB dan para penggugat lainnya belum dapat langsung dihubungi untuk diminta tanggapan.
Dalam perkara itu, DPP Partai Demokrat menempati posisi sebagai tergugat II intervensi, sementara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebagai tergugat utama.***