GALAMEDIA - Selama pandemi Covid-19 radikalisme dan terorisme di dunia maya cenderung meningkat.
“Konten yang mengarah pada radikalisme dan terorisme di dunia maya cenderung meningkat saat aktivitas masyarakat dibatasi selama pandemi Covid-19,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat, 17 September 2021.
Bambang meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh paham radikalisme maupun terorisme, disamping bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi san Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup atau menghapus kanal-kanal yang menyebarkan konten radikalisme dan terorisme. Serta, mengusut konten yang mengarah pada kejahatan siber.
Baca Juga: Vaksinasi 1.000 Warga Kolaborasi HaloPuan dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor
“Pemerintah bersama BNPT dan Densus 88 Antiteror Polri juga terus mencari pola atau strategi yang jitu dalam melakukan upaya pencegahan meluasnya paham ataupun aksi terorisme, sekaligus memperluas pengawasan terhadap penyebaran paham radikalisme yang marak melalui dunia maya,” ujar Bambang.
Bambang juga, meminta seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan kritis serta tidak mudah terpengaruh dengan ajakan aliran yang menyesatkan.
“Bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya mewaspadai konten yang menyebarluaskan paham radikalisme,” ujarnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3, Bambang meminta agar Pemerintah terus mendorong daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas.
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun Perdana, PBA Ekspor Produk UMKM ke Korea Selatan
“Pemerintah daerah agar memperkuat mitigasi risiko pembukaan sekolah atau memulai PTM agar kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi standar pembelajaran pada anak tidak malah menimbulkan lonjakan kasus Covid-19,” ungkapnya.
Tingkat penularan Covid-19 pada anak di tingkat global, terang Bambang, cenderung naik sehingga perlu menjadi perhatian serius ditengah pembukaan sekolah di Indonesia.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap menyiapkan strategi menekan risiko penularan dengan mempersiapkan sarana pendukung untuk penanggulangan Covid-19.
“Pemerintah dapat memastikan sekolah-sekolah yang kembali dibuka harus sudah siap dengan aturan kesehatan yang ketat. Dipastikan tenaga pendidik sudah divaksin dan lingkungan sekolah juga aman dari penyebaran dan penularan Covid-19. Hal ini penting, guna memberikan rasa aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik,” ujar Bambang.
Terkait berbagai daerah berstatus di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4 diperbolehkan kembali membuka bioskop bagi masyarakat umum, Bambang meminta pemerintah tetap mendukung pengusaha bioskop untuk menjalankan usahanya.
“Pemerintah bisa memantau secara berkala implementasi dibukanya bioskop. Sejumlah persyaratan harus dipatuhi seperti sudah memiliki sertifikat vaksin, berusia minimal 12 tahun, dan komitmen penonton untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan pengusaha bioskop,” ujarnya.
Bambang juga meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes mengevaluasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi apakah akurat dan efektif untuk memantau kapasitas di bioskop.
“Kepada pengusaha bioskop agar menggencarkan sosialisasi pembelian tiket secara online/daring, guna membatasi temu tatap muka antara petugas bioskop yang menjual tiket dengan pengunjung,” ujarnya menutup.***