GALAMEDIA - Usai marah-marah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mengizinkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Gorontalo dilakukan secara tunai (cash), bukan berupa bahan makanan.
Hal itu dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut.
Kebijakan diberlakukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT di Provinsi Gorontalo yang belum menerima bantuan sejak Juli 2021.
Risma memutuskan BPNT akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November.
Dengan begitu, bagi KPM BPNT yang belum menerima sejak Juli akan menerima sekaligus 5 bulan bantuan tunai tersebut.
"Itu kalau dirapel, mereka akan terima lima bulan, tidak mungkin itu semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuknya cash," kata Risma dalam keterangan tulis, Jumat, 1 Oktober 2021.
Baca Juga: Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta: 46,6 Persen Publik Percaya Ancaman Kebangkitan PKI Itu Nyata
Keputusan Risma tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bank Himbara, anggota DPR RI Komisi VIII Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komite 3 DPD RI Rahmijati Jahja, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang hadir dalam pertemuan.
"Hal ini sudah disaksikan oleh beliau-beliau bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh sesuai dengan perpres bansos BPNT bisa diambil dalam bentuk uang," ujar Risma.
Ketertundaan dalam salur bansos sehinga harus dirapel tidak lepas dari kondisi geografis di Gorontalo yang lokasi sulit dijangkau.
Keluarga penerima manfaat sulit ditemui karena KPM rata-rata bekerja sebagai petani di kawasan perbukitan.
Mereka baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Risma juga menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
Baca Juga: Persib vs PSM, Maung Bandung Pernah Hancurkan Juku Eja Lewat Drama 7 Gol
"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," katanya.
Usah itu dilakukan sebagai wujud juga komitmen pihaknya untuk memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya. Karena menurut Risma bantuan itu sangat berharga bagi keluarga penerima manfaat.
"Satu orang pun akan kami perjuangkan, kasihan penerima manfaat pak. Kalau perlu pendamping tulis surat untuk KPM yang bertani tadi, biar mereka tahu mereka menerimanya berapa," tandasnya.
Sebelumnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Risma dengan pakaian batik mengamuk sembari menunjuk-nunjuk koordinator penyaluran bansos di Gorontalo. Bahkan, ia marah di hadapan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
Kemarahannya itu dipicu adanya perbedaan laporan antara Program Keluarga Harapan (PKH) setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos.
Data itu terkait dicoretnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.
Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat saat itu memaparkan bahwa pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM PKH.
Sontak Bu Risma kemudian memarahi petugas PKH Gorontalo yang kebetulan ikut dalam rapat.
"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma sambil berdiri dari kursinya, berjalan mendatangi petugas PKH.
Dia lalu mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu.
Saat Risma mengucapkan 'tak tembak kamu', peserta rapat mengira Mensos sedang bercanda dan mereka sempat tertawa. Bahkan ada yang bercanda hingga meneriakan 'dor'.
Namun nada bicara Bu Risma yang semakin tinggi membuat seisi ruangan kemudian hening.
"Data-data itu, yang sering kamu jadi fitnah! Itu saya yang kena, tahu enggak!" tuturnya.
Risma juga menegaskan, pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM.
"DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?!" ujar Mensos Risma.
Baca Juga: Inovasi New Digital Experience Nasabah, BRI Telah Hadirkan 1 Juta Merchant QRIS
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Husain UI membenarkan hal tersebut, menurutnya, kemarahan Risma dipicu lantaran ada salah satu penerima yang telah dihapus sebagai penerima bantuan. Setelah di cek oleh staf ahli menteri, ternyata orangnya masih ada.
"Nah, itulah yang membuat Mensos marah kepada koordinator daerah penyalur bansos. Sebab mereka itu diangkat oleh Mensos dan bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo," pungkasnya.***