GALAMEDIA – Menteri-menteri telah dibebaskan untuk menaikkan elektabilitas menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, kebebasan tersebut tak disetujui oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.
Baca Juga: Tanggul Kali Baru Kramat Jati Jebol, Aktivis NU: Salah Satu Contoh Kebodohan Fatal Anies Baswedan
Said mengusulkan para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar Pemilu 2024.
“Sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Presiden berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya,” tuturnya kepada wartawan, Selasa, 9 November 2021.
Menurutnya, tugas menteri, apalagi menteri bidang ekonomi sangatlah sulit. Mereka memiliki tanggung jawab besar.
Dengan memikirkan pemulihan ekonomi nasional saja, para menteri ekonomi tidak akan memiliki waktu, tenaga, dan kesempatan untuk memikirkan yang lain.
Baca Juga: 'Berantem' Dengan Eks Penyidik KPK, Fahri Hamzah: Kenapa Saya Tidak Ditangkap?
“Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi. Saat ini bangsa kita masih didera pandemi Covid-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih,” imbuhnya.
Ketua Badan Anggaran DPR ini juga menegaskan bahwa agenda pemulihan ekonomi nasional tentu menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sehingga pekerjaan tersebut, kata dia, tidak bisa dirangkap dengan pekerjaan atau urusan lain, seperti soal Pemilu.
“Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan,” tegasnya.
Dia juga mengusulkan agar Jokowi mengganti menteri yang bertindak seperti itu.
Baca Juga: Puan Maharani 'Tutup Kuping' dari Interupsi Aggota DPR, Tokoh NU: Kayak DPR Milik Partainya Doang
“Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan,” sambungnya.
Said juga mencontohkan konflik kepentingan, di mana seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara.
“Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu,” tandasnya.
Baca Juga: PKS Beberkan Tantangan yang Harus Dihadapi Andika Perkasa: Mari Kita Lihat 100 Hari Pertama Kerjanya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, Jokowi membebaskan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas sebagai bakal calon maju di Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. ***