HRS Diperlakukan Sangat Luar Biasa Over Kill, Anak Buah Prabowo Subianto: Bukan Motif Penegakan Hukum

14 Desember 2021, 20:35 WIB
Ilustrasi keadilan. /Pixabay


GALAMEDIA - Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) soal hasil tes swab Rumah Sakit Ummi Bogor sangat dipaksakan karena mengandung kepentingan politik.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon pada sebuah acara diskusi daring dikutip, Selasa, 14 Desember 2021.

“Kasus Habib Rizieq kita melihat, bagaimana kasus ini begitu sumir. Habib Rizieq diberlakukan dengan sangat luar biasa over kill, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurut anak buah Prabowo Subianto ini, kasus hukum yang dijeratkan kepada Habib Rizieq sangat terlihat jelas ada motif politik.

Jika dibandingkan dengan kasus serupa yang dilakukan pihak lain, maka mereka hanya mendapat hukuman yang ringan.

Baca Juga: Eks Menkes Siti Fadilah Curiga yang Terjadi Bukan Pandemi, Tapi Bioterrorism sebagai Senjata Biologis

“Jelas sekali motifnya politik, bukan motif penegakan hukum. Masyarakat bisa melihat dan membandingkan itu dengan kasus lain yang serupa, bahkan lebih berat, tetapi hukumnya lebih ringan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia pun mengatakan, pemerintah seharusnya merangkul Habib Rizieq karena merupakan ulama dan simbol Islam.

“Harusnya pemerintah dalam hal ini, merangkul Habib Rizieq karena ini menjadi salah satu simbol dari ulama, simbol dari kekuatan yang dianggap sebagai simbol umat Islam, tetapi diperlakukan dengan cara yang tidak adil dan diperlakukan sewenang-wenang,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi sistem dan penegak hukumnya. Belum lagi saat ini maraknya tendensi Islamophobia.

Para Tokoh Islam yang tidak sejalan degan pemerintah, bisa saja ditangkap dengan tuduhan teroris atau radikalisme.

“Ini yang menurut saya harus ada evaluasi pembaruan yang tentu saja adil,” katanya.

Baca Juga: Tagar #TangkapJosephSuryadi Menggema, Polri: Banyak Tidak Akun-akun Palsu?

“Sekarang ini, kan ada tendensi Islamophobia yang cukup besar dengan istilah-istilah seperti radikalisme, dan seterusnya," katanya.

"Bahkan terorisme pun bisa dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melakukan akumulasi kekuasaan mereka yang dianggap tidak bersesuaian dengan sikap pemerintah, bisa saja sewaktu-waktu dituduh dengan berbagai alasan sebagai teroris atau ikut dalam kegiatan teriorisme dan sebagainya,” tandasnya.***

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler