GALAMEDIA - Beredar sebuah kabar yang menyerempet isu Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA) dan menyinggung Pemerintah Daerah Manokwari, Papua Barat.
Isu SARA itu menyebut Pemerintah Daerah Manokwari melarang seorang perempuan Muslim memakai hijab dan melakukan Azan.
Lebih parahnya lagi isu juga menyebut Pemerintah Daerah Manokwari melarang Umat Islam membangun Masjid.
Benarkah isu SARA tentang Pemerintah Daerah Manokwari yang saat ini beredar luas di media sosial tersebut?
Berikut hasil pengecekan faktanya yang dilakukan Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Baca Juga: Naufal Samudra Ditangkap Karena Narkoba, Warganet:Ya Ampun Gak Nyangka
Dari hasil pengecekan fakta, ternyata narasi tersebut merupakan isu lama yang pernah beredar tahun 2017.
Ketika itu terdapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Manokwari Kota Injil yang kemudian disahkan menjadi Perda pada Oktober 2018 silam.
Kendati demikian, DPRD Manokwari telah menyatakan dan memastikan Perda terkait Manokwari Kota Injil tersebut tidak menghalangi kebebasan beragama.
Selanjutnya pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Manokwari menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi seorang perempuan Muslim.
Hal itu ditegaskan langsung Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan.
Terkait persoalan azan, salah satu petinggi MUI Papua Barat, Abdul Kholik juga memastikan bahwa tidak ada larangan azan di Manokwari.
Pada Oktober 2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Papua Barat yang di dalamnya juga terdapat Manokwari.
Apresiasi diberikan Wakil Presiden lantaran Pemerintah Daerah Papua Barat telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta kerukunan antar masyarakat dengan pemerintah.
Dengan adanya hasil penelusuran fakta ini, dapat dipastikan bahwa isu yang menyebut Pemerintah Daerah Manokwati melarang perempuan Muslim pakai Hijab, Azan dan membangun Masjid adalah hoaks.***