GALAMEDIA – Nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah mendapatkan berbagai tanggapan.
Namun, nama tersebut tidak menjadi masalah untuk Pakar Telematika, Roy Suryo.
“Masyarakat banyak yang (dibuat) terbuai kata Nusantara sebagai nama calon IKN,” ujarnya dilansir melalui berbagai sumber Selasa, 18 Januari 2022.
Baca Juga: Ngeri! Tsunami dan Gempa Besar Diprediksi Terjadi di Jabar, Ini Penjelasan Resmi BMKG
Alih-alih membahas nama Nusantara, Roy Suryo mempermasalahkan isu Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi kepala pemerintahan di IKN baru.
“Kalau saya lebih fokus pada siapa yang akan ditunjuk Kepala Pemerintahannya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, IKN Nusantara nantinya akan dipimpin oleh oleh sebuah badan otorita yang dikepalai oleh seorang kepala otorita yang posisinya setara menteri.
Baca Juga: Inilah 7 Gempa Terdahsyat yang Pernah Terjadi di Dunia, Akankah Megathrust Selat Sunda Menyusul?
Roy Suryo menegaskan bahwa Ahok merupakan mantan narapidana kasus ujaran kebencian dengan unsur SARA.
Oleh karena itu, Ahok dirasa kurang cocok menjabat posisi tersebut. Roy Suryo lantas bertanya, tidak ada kah tokoh lain yang lebih pantas.
“Kemarin santer disebut-sebut lagi si mantan napi? Tidak adakah orang lain di 274 juta rakyat? Akankah Kominfo meralat (lagi)?” tuturnya.
Baca Juga: Persib Bandung vs Borneo FC, Victor Igbonefo Akan Konsentrasi Penuh untuk Bisa Raih Kemenangan
Sebagai informasi, usai Nusantara ditetapkan sebagai nama IKN baru, kini sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon pemimpin di sana menjadi perbincangan hangat.
Salah satu nama yang muncul adalah Ahok. Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi bahwa Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Viral Pemotor Acungkan Jari Tengah ke Polantas, Polisi: Itulah Gambaran Masyarakat Kita
Walau begitu, tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara.
Nantinya, Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukkan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkannya pada tahun 2020 lalu.
“Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres di mana nanti di situ ada CEO-nya,” kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu. ***