GALAMEDIA - Relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto alias Jokpro 2024 hingga saat ini kekeuh mendorong agar Jokowi-Prabowo maju pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Bahkan mereka mendorong MPR segera mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan mengubah aturan soal masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Hal itu pun langsung direspons Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) melalui akun Twitter @hnurwahid, Kamis, 10 Februari 2022.
Ia malah mengingatkan agar JokPro 2024 lebih baik mempersiapkan Pilpres yang lebih baik dan demokratis.
"Relawan JokPro, daripada dorong MPR perpanjang masajabatan Presiden Jokowi, lebih baik ikut persiapkan Pilpres yg lebih baik&demokratis," ujarnya.
Soalnya keinginan JokPro 2024 tersebut bertentangan dengan Undang-undang.
Baca Juga: Michelle Ziudith Posting Potret Terbaru Sambil Spoiler Film Terbarunya, Netizen: Akhirnyaaaaaa..
"Dorongan itu tak sesuai dengan UUDNRI 1945 psl 37, apalagi dg adanya keputusan bersama KPU, Pemerintah&DPRRI ; Pilpres tetap pd 2024 (14 Februari)," katanya.
Pernyataan HNW tersebut dibenarkan anggota DPR RI Fadli Zon.
"Betul, sdh tak ada urgensi n dasar utk perpanjangan masa jabatan Presiden," ujarnya melalui @fadlizon, Kamis, 10 Februari 2022.
Terlebih, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Presiden Jokowi pun sudah menyatakan cukup.
"Presiden sendiri sdh bilang cukup. Tutup buku," kata dia.
"Siklus politik 5 tahunan ini sdh jd kesepakatan nasional n bagian dr demokrasi kita. Apalagi sdh ditetapkan waktu pilpres Februari 2024, tinggal 2 tahun," tandasnya.
Sebelumnya JokPro 2024 mendorong MPR segera mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan mengubah aturan soal masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut UAH Pelintir Pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman
Dorongan ini dilakukan agar keinginan mencalonkan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres di Pilpres 2024 bisa terwujud.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono menyatakan keputusan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI menetapkan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari memantapkan langkah pihaknya dari mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi selama tiga tahun jadi mendorong amandemen UUD 1945.
"Ketika spekulasi pemilu mundur di 2027 atau masa jabatan ditambah tiga tahun, ini justru akan semakin menguatkan gerakan Jokpro 2024," kata Timothy dalam diskusi yang digelar pihaknya secara daring, Rabu, 9 Februari 2022.
Ia menyatakan menduetkan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai cawapres di Pilpres 2024 akan menjawab tesis polarisasi ekstrem pada Pilpres 2024 yang polanya semakin mengeras akibat Pilpres 2014, Pilgub DKI Jakarta 2017, serta Pilpres 2019.***