GALAMEDIA – Eks Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, Hamdan Zoelva menilai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal merampas hak rakyat.
Hamdan Zoelva mengatakan, Pasal 22E UUD 1945 telah mengatur Pemilu dilaksanakan sekali dalam kurun waktu lima (5) tahun.
“Penundaan Pemilu Merampas Hak Rakyat. Pasal 22E UUD 1945 Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau ditunda, harus mengubah ketentuan tersebut, berdasarkan mekanisme Pasal 37 UUD 1945. Dari segi alasan tidak ada alasan moral, etik dan demokrasi menunda pemilu,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @hamdanzoelva Sabtu, 26 Februari 2022.
Namun, bila dipaksakan apalagi jika MPR ikut turun tangan, kata Hamdan Zoelva, tidak ada pihak yang bisa menghambat usulan tersebut.
“Bahkan dapat dikatakan merampas hak rakyat memilih pemimpinnya 5 tahun sekali. Tapi kakau dipaksakan dan kekuatan mayoritas MPR setuju, siapa yang dapat menghambat. Putusan MPR formal sah dan konstitusional. Soal legitimasi rakyat urusan lain,” katanya.
Selain itu, bila usulan itu benar terjadi, dia bertanya-tanya siapa yang akan menjadi Presiden, Manteri, Anggota DPR, dan lainnya.
“Namun masalah selanjutnya jika pemilu ditunda untuk 1-2 tahun, siapa yang jadi presiden, anggota kabinet (Menteri), dan anggota DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, karena masa jabatan mereka semua berakhir pada September 2024,” ucapnya.
Kata dia, yang nantinya akan menjadi pelaksana tugas kepresidenan bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan.
“UUD 1945 tidak mengenal pejabat presiden. Hanya menurut Pasal 8 UUD 1945 jika presiden dan wapres, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dpt melakukn kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh Mendagri, Menlu dan Menhan,” jelasnya.
“Tetapi itu pun tetap jadi problem, karena jabatan Mendagri, Menlu dan Menhan berkahir dengan berhenti atau berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres yang mengangkat mereka, kecuali MPR menetapkannya lebih dahulu sbg pelaksana tugas kepresidenan,” sambungnya.
Sementara berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, MPR bisa mengangkat Presiden dan Wakil Presiden terbaru.
“Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 MPR dapat saja mengangkat presiden dan wapres menggantikan presiden-wapres yang berhenti atau diberhentikan, sampai terpilihnya presiden dan wapres hasil pemilu,” terangnya.
Maka dari itu, kata Hamdan untuk memuluskan skenario penundaan Pemilu 2024, harus ada sidang MPR untuk memgubah UUD.
“Maka untuk memuluskan skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, harus ada Sidang MPR mengubah UUD, SI MPR memberhentikan presiden-wapres dan mengangakat Presiden dan Wapres sebelum masa jabatan mereka berakhir,” tambahnya.
Baca Juga: Macaron Maira Cookies: Oleh-oleh Bandung yang Sukses Raih Peringkat Kedua BRIncubator 2021
Dari beberapa permasalahan yang diungkapkannya, Hamdan menuturkan agar usulan-usulan semacam itu lebih baik dihentikan.
“Jadi persoalan begitu sangat rumit, maka jangan pikirkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu, karena hanya cari-cari masalah yang menguras energi bangsa yang tidak perlu. Jalankan yang normal saja, negara aman-aman saja,” katanya lagi.
Dia pun menegaskan bahwa skenario ini hanya merampas hak rakyat.
“Lagi pula, skenario penundaan pemula merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya setiap 5 tahun sekali,” tandasnya. ***