GALAMEDIA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menanggapi dengan tegas pernyataan Ekonom Senior, Rizal Ramli terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ali Mochar Ngabalin menilai bahwa Rizal Ramli memiliki dendam dalam karena pernah dipecat dulu.
“Emang sakit banget kalau orang dipecat, bisa sampai ke liang kubur dendamnya,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @AliNgabalinNew dilansir Galamedia Senin, 7 Maret 2022.
Bayangkan, kata Ngabalin, dulu saat RR (panggilan akrab Rizal Ramli) menikmati jabatannya sebagai Menteri Koordinator (Menko) yang tidak berprestasi lalu dipecat.
“Bayangin sementara asyik menikmati jabatan sbg MENKO meski nggak berprestasi eh dIPECAT,” jelasnya.
Lebih jauh, Ngabalin pun mengaku kasihan dengan RR karena pernah dipecat.
Baca Juga: Jokowi Setuju Perpanjangan Masa Presiden RI, Benny Harman: UUD 1945 Melarang, Kalau Perpendek Boleh!
“Kasihan deh lu pa'tua, malu-maluin and ngotot banget sih lu...he..he..” tandasnya.
Seperti diketahui, melalui kanal Youtube Refly Harun, RR turut mengomentari soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang belakangan santer dibahas.
Menurut RR, operasi ini mirip dengan operasi militer yang jelas ada komandan nya.
Baca Juga: Resep Spaghetti Goreng dengan Rasa Lokal yang Eundes Surendeus!
“Itu kaya operasi militer aja. Komandan nya jelas, ada siapa, pejabat, Menteri. Dicarilah alasan-alasan, (tapi) semua alasannya ngasal, ngawur,” katanya melalui kanal Youtube Refly Harun dilansir Galamedia Senin, 7 Maret 2022.
Namun, rencana tersebut terbongkar dan RR mengatakan mereka yang menyuarakan soal penundaan Pemilu 2024 sebetulnya hendak melakukan kudeta terhadap konstitusi.
“Tapi ternyata rencana jahat ini terbongkar, karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta konstitusi,” jelasnya.
Baca Juga: Kabar Baik! Rose BLACKPINK Telah Sembuh dari Covid-19 dan Tidak Lagi Dikarantina Mandiri
Padahal, kata RR, konstitusi sudah mengatur bahwa maksimal jabatan seorang Presiden ialah 10 tahun atau dua periode.
Alih-alih menunda Pemilu 2024, eks Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini justru mengusulkan agar kontestasi lima tahunan itu dipercepat.
Bukan tanpa alasan, RR menilai pemerintah tidak becus untuk melakukan berbagai tugasnya.
“Nah logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang,” tegasnya.
Dia menuturkan di negara-negara parlementer pun akan melakukan percepatan Pemilu, kalau-kalau Presiden nya tidak bekerja dengan baik.
Pemilu dipercepat dengan harapan akan terpilih pemimpin yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki ekonomi dan sosial.
“Dengan harapan kalau Pemilu dipercepat akan terpilih yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasi nya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial,” pungkasnya. ***