GALAMEDIA - Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap tepat sebagai upaya mendorong program pemulihan ekonomi nasional, yang terus menerus diikhtiarkan pemerintah dengan sekuat tenaga.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Henry Indraguna mengatakan bahwa kebijakan BLT Minyak Goreng yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, merupakan salah satu solusi paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok yang belakangan ini terjadi menjelang lebaran tahun 2022 ini.
"Saat ini, pemerintah kita tengah gencar-gencarnya melakukan pemulihan ekonomi setelah digempur habis-habisan oleh serangan Covid-19 selama dua tahun ini. Untuk menjaga daya beli terhadap kenaikan komoditas tersebut serta mengurangi beban masyarakat, pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat melalui rumpun program bantuan sosial pangan dan juga tumpuan BLT dengan jumlah sebesar Rp100 Ribu perbulan dalam jangka waktu 3 bulan," ungkapnya saat menggelar bazzar minyak goreng, Kota Bandung, Sabtu, 30 April 2022.
Baca Juga: Kapolda Jabar Larang Masyarakat Gelar Takbir Keliling di Malam Jelang Idul Fitri
Menurutnya dalam rangka melaksanakan instruksi Ketum Airlangga Hartarto, para kader Beringin untuk siap membantu meringankan beban rakyat saat harga minyak goreng naik dan kelangkaan di pasaran.
Henry dan timnya menggelar bazar migor di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung selama 2 pekan dengan pembagian ribuan liter. Sedangkan minyak goreng berukuran 1 liter yang bisa dibeli masyarakat dibandrol dengan harga Rp15 Ribu per liter/ botol.
Ia menegaskan penilaian atas ketepatan kebijakan ini haruslah dilihat pada konteks kondisi dan situasi Indonesia saat ini.
"Lagi pula langkah ini kan memang hadir untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di dalam melakukan pemulihan ekonomi," tegas Ketua PPK Kosgoro 1957 ini.
Selain itu, penyaluran yang langsung ke tangan pengguna minyak goreng, sangat tepat sasarannya sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan kelompok masyarakat yang memang sangat terdampak dengan situasi sulit tersebut.
"Sama halnya dengan bantuan sembako, kan langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, begitu bantuan itu diterima wong cilik," terangnya.
Baca Juga: Kim Jong-un Janji Hancurkan Musuhnya Usai Pyongyang Bakal Kembangkan Persenjataan Atom
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut, menyebut untuk menghilangkan potensi penyelewengan, pemerintah harus lebih meningkatkan kejelian dan ketelitian dalam penyaluran BLT ini.
"Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat dan pemantauan secara langsung, dalam memastikan bantuan tersebut memang benar-benar tersalurkan sebagaimana mestinya. Pemerintah tidak boleh sampai kecolongan kembali seperti yang telah berlalu dengan banyaknya keluhan dari rakyat yang berhak menerima justru luput dari distribusi bantuan pemerintah," jelasnya.
Henry mengungkapkan penetapan BLT ini, akan menjaga daya beli masyarakat terhadap minyak goreng, sebagai bagian upaya pengalokasian program pemulihan ekonomi nasional.
"Dengan situasi dan kondisi pada pemulihan ekonomi ini, menurut hematnya sudah ideal. Lagi pula poin penting yang harus digarisbawahi adalah pemerintah telah menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya pemulihan ekonomi pada saat ini bukan hanya pemulihan ekonomi bagi kepentingan pemerintah saja tapi juga terkait kebutuhan masyarakat untuk cepat recovery. Sehingga untuk dapat saling memulihkan ekonomi tersebut pemerintah harus hadir untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tersebut melalui BLT dimaksud," tuturnya.
Menyikapi keinginan pemerintah untuk melakukan operasi pasar, Ia menyarankan pemerintah sebaiknya melakukannya dengan bekerja sama dengan pelaku pasar.
"Lebih tepatnya, memang dengan bekerja sama dengan pasar. Sebab apabila nantinya dilakukan langsung kepada konsumen, tentunya akan menimbulkan kekhawatiran adanya konsumen yang melakukan pemasokan-pemasokan yang berlebihan, dan bisa jadi akibatnya ada masyarakat yang tidak mendapatkannya," paparnya.
Baca Juga: Mau Mudik ke Jakarta, Pemudik asal Bandung Tersesat hingga Masuk Kawasan Hutan
Seperti yang dilakukannya, dengan menggelar Bakti Sosial Pembagian Migor di Bandung.
"Kita sudah melakukan bakti sosial untuk minyak goreng. Tapi ini tidak dibagikan secara cuma-cuma. Masyarakat cukup membayar Rp.15 Ribu per liter untuk harga minyak goreng," terangnya.
Dalam pendistribuan minyak goreng, pihaknya menggunakan kupon sebagai metode jitu sesuai protokol kesehatan. Tujuannya tentu saja agar tidak menimbulkan klaster baru Covid-19 lagi
Dikatakannya untuk menunjukkan bahwa geliat ekonomi sudah mulai bergairah di Indonesia, maka masyarakat haruslah dibiarkan melakukan aktivitas ekonomi.
"Jadi walaupun berbayar migornya tapi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi dan mendapatkan konsumsi untuk berbuka. Karena di bulan Ramadhan, kita diwajibkan untuk banyak menebarkan kebaikan kepada sesama," terangnya.
Henry menyebutkan acara serupa pun sudah pernah digelarnya pada Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Hanya berbeda lokasi saja.
"Untuk kali ini, pelaksanaannya di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dan dilakukan selama dua minggu berturut-turut. Setiap hari, kita akan melayani warga dari RT yang berbeda. Masyarakat terbantu secara kebutuhan bahan pokok jelang lebaran Idul Fitri 1423 H. Kondisi ini untuk membuat Indonesia siap menyongsong paska pandemi menuju endemi dan siap menyongsong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara pasti," ucapnya.
Dan cara untuk mendapatkan migor harga murah dan layanan kesehatan, masyarakat harus mendapatkan kupon terlebih dahulu, yang bisa didapatkan dari para tokoh masyarakat setempat.
"Setelah sudah mendapatkan atau memiliki kupon, kemudian masyarakat dapat datang ke lokasi baksos sesuai dengan jadwal," tambahnya.***