GALAMEDIA - Masyarakat Tanah Air diajak untuk menjaga kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim agar komitmen pemerintah ikut tercapai.
Ajakan itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menjaga kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim, ujar Airlangga, perlu dilakukan agar target pada Perjanjian Paris dapat tercapai dan tidak mempengaruhi PDB.
"Kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus dijaga," ujarnya.
"Kita komitmen untuk menurunkan 29 persen di tahun 2030 sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional," jelas Airlangga dalam Green Economy Indonesia Summit 2022 'The Future Economy of Indonesia' di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.
Menko Airlangga mengatakan jika target net zero emission tercapai, PDB dunia akan turun sebesar 10 persen.
Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen, Melebihi Pertumbuhan Global
Asia Tenggara, ujar dia, merupakan salah satu daerah ataupun regional yang berisiko tinggi.
Bahkan berdasarkan climate economic index, Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat rentan, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Pemerintah pun khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersiap menghadapi kebakaran hutan.
Airlangga mengungkapkan, untuk mewujudkan green economy juga didorong melalui G20 dengan membahas pembiayaan berkelanjutan untuk sumber pembiayaan yang berbasis pada pembangunan multilateral.
Indonesia bersama Asian Development tengah membahas skenario pembangunan energi berbasis rendah karbon yang menghasilkan dari segi ekonomi.
"Termasuk pilot project terkait kegiatan mengurangi emisi yang ditargetkan di tahun 2060. Diharapkan prototyping daripada PLTU bisa di finance dan ini sedang dibahas skenarionya dengan Asian Development Bank," paparnya.
Airlangga menuturkan, potensi energi baru cukup besar yaitu 442 giga watt untuk pembangkit listrik. Namun, energi terbarukan masih mempunyai tantangan dari segi teknologi.
Salah satunya seperti membangun hydro power yang hanya bisa dibangun di Kalimantan Utara dan Memberamo Papua saja. Di sisi lain, permintaan tertinggi berasal dari Pulau Jawa.
Selanjutnya pemerintah juga terus mendorong mekanisme transisi energi berupa perpajakan yang merupakan cap and trade dan cap and tax.
"Jadi perusahaan yang sudah komitmen untuk menghemat energi apabila dia lebih besar dari komitmen makan dia diberikan pajak yang akan diberlakukan untuk PLTU di tahun ini dan inilah yang sedang kita dorong," papar Airlangga.
Baca Juga: Airlangga Sebut Larangan Ekspor Minyak Goreng Berlaku Sampai Harga Curah Rp14 Ribu Per Liter
Di sektor transportasi, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong program mandatori biodisel dan penurunan energi yang setara dengan 23,3 juta ton CO2 ekuivalen yang diharapkan dapat mendorong sektor industri berbasis mobil listrik.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah juga tengah mencoba menurunkan biaya dari carbon capture dan storage melalui teknologi yang sama dengan injeksi amonia berupa kombinasi antara batu bara dan amonia.
Sehingga biaya yang dibutuhkan menjadi 25 dolar AS per ton dari yang sebelumnya 100 dolar AS per ton.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga telah mengesahkan peraturan tentang nilai ekonomi karbon yang bertujuan untuk mendorong terciptanya industri-industri berbasis karbon netral.
"Industri hijau menjadi tujuan utama di masa transisi energi dan tentunya ini pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi itu sendiri. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi," pungkasnya.***