GALAMEDIA - Mulai 2023 pemerintah akan menghapus pegawai berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer.
Sebagai gantinya, akan ada dua jenis status pegawai pemerintah pada 2023 yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Pemerintah pusat mengganti pegawai honorer dengan PPPK. Untuk menjadi PPPK, pegawai honorer harus mengikuti seleksi dengan kuota terbatas yang ditentukan pusat.
Baca Juga: Seru Habis! Sinopsis Film The Doll 3 yang Tayang Hari Ini di Seluruh Bioskop Indonesia
Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) KBB, Aditya Duta Tirani mengungkapkan jumlah perawat di KBB yang berstatus pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan honorer sebanyak 454 orang.
Mereka bertugas di RSUD Cililin sebanyak 99 perawat, RSUD Lembang 55 perawat, RSUD Cikalongwetan 87 perawat, RSJ Cisarua 98 perawat, puskesmas 114, dan dan Labkesda 1 perawat.
"Dengan kuota PPPK yang terbatas, tentunya tidak bakal semua perawat honorer tercover. Inilah yang menjadi perhatian serius PPNI KBB, bagaimana bagi yang tidak lolos seleksi PPPK tetap bisa bekerja," kata Aditya di sela Halal Bihalal DPD PPNI KBB dan Pelantikan Ketua DPK di Aula RSUD Cikalongwetan, Kamis 26 Mei 2022.
Baca Juga: Deretan Profil Pemain The Doll 3 yang Tayang di Bioskop Hari Ini
Ia mengungkapkan, PPNI KBB mendorong bagi para perawat yang tidak lolos seleksi PPPK untuk membuka praktik keperawatan mandiri.
"Dengan membuka praktik keperawatan mandiri berarti para perawat yang tidak menjadi PPPK tetap dapat memperoleh penghasilan," ujarnya.
Ia memberikan contoh kebutuhan praktik keperawatan mandiri terdiri dari berbagai aspek, antara lain praktik komplementer, skin care, intensive care, home care, wound care, sampai keperawatan jiwa.
Baca Juga: Gary Iskak Belum Tersangka, Polisi Ungkap Asal Muasal Sabu yang Dikonsumsi
"Perjuangan PPNI KBB yang sudah berhasil adalah menaikkan tunjangan kinerja kesetaraan perawat. Dan sekarang tengah kami perjuangkan adalah mewujudkan program satu desa satu perawat," tandasnya.
Dewan Pertimbangan PPNI KBB, Didin Hidayat mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian kepada perawat karena memiliki peran penting di bidang kesehatan.
'Dibuktikan para perawat inilah menjadi salah satu garda terdepan pada masa pandemi Covid-19. Jadi sudah menjadi hal yang wajar jika pemerintah memberikan perhatian lebih," tukasnya.
Baca Juga: Bacaan Surat Yasin Lengkap 83 Ayat: Arab, Latin dan Artinya Bahasa Indonesia
Kegiatan ini juga dihadiri pengurus PPNI di tingkat Jabar, salah satunya Dewan Pertimbangan DPW PPNI Jabar, Mulyana.***