GALAMEDIA - Sejak pertama kali sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di negara itu pada 2021, ribuan pemuka agama dan pemimpin suku dari seluruh Afghanistan akan berkumpul pekan ini.
Para ulama dan Pemimpin suku ini akan membahas isu-isu penting. "Pertemuan besar segera akan diadakan di Kabul," kata juru bicara pemerintahan Taliban, Zabihullah Mujahid seperti dilansirkan Antara.
Menurutnya, para ulama dan pemimpin suku dari semua provinsi di Afghanistan akan berpartisipasi dalam pertemuan yang diusulkan oleh para ulama itu.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Sejumlah Wilayah Dilanda Hujan Lebat untuk Rabu 29 Juni 2022
Pertemuan dimulai pada Rabu dan akan berlangsung selama tiga hari, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, 3.000 orang akan hadir. Namun belum ada agenda yang ditetapkan, dan para peserta akan mengangkat isu-isu yang ingin mereka diskusikan.
Tiga kelompok masyarakat sipil yang mengadakan konferensi pers di Kabul pada Selasa 28 Juni 2022, mengatakan mereka mendukung gagasan pertemuan dengan Taliban tetapi anggota masyarakat sipil dan perempuan perlu disertakan.
"Setiap keputusan tentang rakyat Afghanistan, terutama terkait perempuan, yang dibahas tanpa kehadiran perempuan, akan menjadi ketidakadilan," kata mereka.
Baca Juga: Suka Duka Berduka, Series Indonesia Teranyar yang Dibintangi Luna Maya, Catat Tanggal Tayangnya!
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan lebih banyak pembatasan pada wanita, termasuk aturan yang mengharuskan mereka untuk menutupi wajah mereka dan membawa pendamping pria saat bepergian.
Jabatan-jabatan penting di pemerintahan semuanya ditempati laki-laki dan anggota Taliban. Kelompok itu juga mengesampingkan rencana untuk menggelar pemilihan umum.
Pemerintah-pemerintah negara lain belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban.
Baca Juga: Sinetron Aku Titipkan Cinta dan Sinopsisnya, Citra Kirana dan Rezky Aditya sebagai Pemeran Utama
Banyak pejabat negara Barat mengatakan Taliban perlu mengubah arah kebijakannya tentang hak-hak perempuan dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.
Perubahan itu juga diperlukan agar Afghanistan bisa lepas dari sanksi yang sangat menghambat perekonomiannya.***