GALAMEDIA - Pemerintah Kota Bandung masih melakukan kajian dalam mengeluarkan izin menggelar resepsi pernikahan di gedung. Kajian dilakukan setelah Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana melihat simulasi resepsi pernikahan di Graha Batununggal.
Lalu bagaimana sikap penyedia jasa atau wedding organizer? Ketua Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung, Aries Ismullah Ardiansyah berharap pemerintah memberikan kelonggaran.
Ia menyatakan, menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB), wedding organizer berharap kelonggaran dan usahanya kembali hidup.
Baca Juga: Dua Pengendara Sepeda Motor Tewas Mengenaskan di Jalur Pantura Subang
"Kami berharap bisa mendapat kelonggaran dan pemerintah menghidupkan kembali dunia jasa pernikahan meski secara bertahap," ujar Aries di sela simulasi di Gedung Graha Batununggal Indah, Jalan Batununggal Indah, Kota Bandung, Rabu 24 Juni 2020.
Aries juga menuturkan, pihaknya akan mengkaji kembali terkait biaya pernikahan yang kemungkinan akan ada kenaikan.
Pasalnya, protap standar protokol kesehatan juga dari penyedia jasa pernikahan.
"Sepertinya sih ada kenaikan. Tapi tidak sampai dua kali lipat, masih wajar," kata dia.
Baca Juga: Buka di Masa PSBB, Tempat Spa di Paskal Hyper Square Bandung Disegel
"Nantinya dari pihak kami juga akan merekomendasikan vendor-vendor siapa saja yang diizinkan beroperasi," tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi memaklumi adanya kegelisahan para pengusaha wedding organizer.
"Saya bisa memaklumi kegelisahan teman-teman ini. Menghadapi wabah ini kita seperti berjalan di antara dua jurang, yaitu jurang kesehatan dan jurang ekonomi. Kita harus memastikan antara berjalannya roda perekonomian dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan," tuturnya.
Baca Juga: Wot Batu, Tempat 'Magis' Saksi Bisu Menyatunya Tara Basro-Daniel Adnan
Asep mendesak adanya kepastian dari Pemkot Bandung atas kebijakan yang mengakomodir para pekerja jasa pernikahan.
"Semua pihak harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Sehingga saat melaksanakan resepsi pernikahan, masyarakat lebih siap," tandasnya.
"Tapi pemerintah tetap harus tegas untuk membatasi dan melarang pelaksanaan resepsi, sekiranya tidak sanggup melakukan standar protokol kesehatan," tegas Asep.***